oleh

ADV: DPRD Lamteng Terima Kunker DPRD Tubaba

Lintasberita.id- Belajar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA), Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus LPPA – DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba), lakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Lampung Tengah. 

Ketua Pansus LPPA-DPRD Tubaba Muammil SA.g., M.M mengatakan, bahwa Lampung Tengah telah lebih dahulu melakukan pembahasan LPPA. dan menyelaraskan kegiatan kerja di DPRD Tubaba.

“Sesuai dengan tupoksi kami agar pembahasan berjalan dengan lancar,” ucap Muammil, usai melakukan rapat bersama di Gedung DPRD Lamteng, Senin (1/7/2019) 

Kata Muammil, bukan hanya tukar pendapat, pihaknya juga ingin belajar dengan Dewan-Dewan yang lebih senior.

“Karena Kabupaten Tubaba itu kabupaten baru, baru ada beberapa periode ini, untuk dewannya. Dan kami juga ingin dalam pembahasan ini nantinya betul-betul diaplikasikan di Kabupaten Tubaba,” terangnya.

Di dalam pembahasan ini, lanjut kata Muammil, telah dilakukan tukar pendapat. “Andai kata ada di dalam pembahasan anggaran tiba-tiba muncul ada evaluasi dari Provinsi. Bagaimana menindak lanjutinya,” Tanya Muammil. Jawaban mereka, “Asalkan memang betul dalam pembahasan timbul, dan dipalikasikan dan diketahui unsur pimpinan tidak masalah,”. 

Ia berharap, baik dalam pembahasan anggaran, maupun pengaplikasian anggaran, bisa sesuai dengan harapan masyarakat.

“Setelah kunker ini kita akan melakukan pembahasan dengan T-APD terkait,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Plt Wakil Ketua I DPRD Lamteng, Wahyudi mengatakan, bahwa kunker yang dilakukan Pansus LPPA-DPRD Tubaba ke DPRD Lamteng merupakan hal yang wajar.

”Mereka ingin sering (tukar pendapat), dan kami cukup senang jika teman – teman satu Provinsi sering berkunjung ke Lamteng, jadi kami nambah ilmu juga,” kata Wahyudi. 

Ditanya soal dilema Pansus LPPA – DPRD Tubaba dalam pembahasan APBD 2020, Wahyudi menyatakan tidak ada masalah. 

“Sepanjang kawan kawan punya politic knowledge, teman – teman TAPD cepat, OPD cepat meyampaikan KUa -PPAS, semua bisa berjalan normal. Kita lihat dateline akhir, bukan dateline minimal, kita tidak punya dateline minimal. Pertengahan Juni ini KUA-PPAS perubahan harus masuk, ini sudah masuk Juli. Artinya sebenarnya yang sering telat itu pemerintah,” terangnya. 

“Teman – teman di DPRD inikan menerima KUA-PPAS harusnya tepat waktu. Baru dibahas tepat waktu,” timpalnya.

Dalam pembahasan yang krusial, tambah Wahyudi, sudah disampaikan polanya hampir sama. Bahwa yang terpenting dalam LPPA itu, bukan KUA-PPAS.

“Kadang-kadang teman-teman salah persepsi, ketika kita RDP tentang LPPA, kadang yang ditanya tentang anggaran KUA-PPAS. LPPA fokus kepada audit BPK di masing-masing OPD itu yang terpenting, semoga sama dengan Tubaba,” pungkasnya. (adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed