Daerah

Aliasan Pimpin Reses DPRD Tuba di Kecamatan Gedung Meneng

Tulangbawang, Lintasberita- Anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang, Dapil 6 melakukan reses di Kecamatan Gedung Meneng. Reses dipimpin Aliasan, Wakil Ketua DPRD Tuba.

Aliasan mengatakan, kegiatan reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dan kontinyu untuk berkoordinasi langsung kepada masyarakat, serta tokoh pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

“Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi pengaduan masyarakat kemudian memperjuangkan apa yang menjadi harapkan masyarakat di wilayah dapilnya,” terang Ali.

Menurutnya, Dapil 6 Kecamatan Gedung Meneng merupakan dapil yang banyak keluhan disampaikan masyarakatnya. Kampung – kampung di Dapil 6 adalah kampung pribumi yang berdiri sejak ratusan tahun lalu.

“Ada 11 kampung di Dapil 6 yang mana hak hak mereka sebagai rakyat Indonesia belum terpenuhi, terutama yang berkaitan infrastruktur, baik penerangan, jalan dan hak ulayat yang dicaplok SGC,” tegasnya.

Lebih lanjut Ali menerangkan, sebelum terbentuk Tulangbawang, di masa kolonial Belanda, kampung – kampung di Kecamatan Gedung Meneng ini sudah ada.

“Namun ironisnya, penerangan (listrik) di kampung setempat belum ada, sehingga masyarakatnya belum dapat menikmatinya, bicara merdeka bicara makmur, jauh dari harapan yang mereka alami saat ini,” ujarnya.

Selain itu, persolan jalan (infrastruktur) tembus ke Kabupaten Tulangbawang, masyarakat di Kecamatan Gedung Meneng belum memiliki akses jalan.

Berbagai kendala terutama perusahaan SGC yang menjadi kendala ijin pemberian jalan, yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah, hingga saat ini belum dapat memberikan dampak positif.

“Hingga kini, masyarakat di Kecamatan Gedung Meneng masih numpang jalan milik SGC, dan tidak jarang keluar masuk hasil bumi masyarakat harus lapor ke pihak perusahaan, kendati hanya mengeluarkan hasil bumi, tidak jarang juga masyarakat harus menunggu berhari – hari agar diberikan ijin oleh pihak perusahan,” papar Ali.

Lainnya, persoalan hak masyarakat, yang tanahnya dikuasai secara fisik oleh pihak perusahaan. Namun sampai sekarang masyarakat belum menerima kompensasi (ganti rugi), dan persolan ini sudah bertahun- tahun belum terselesaikan.

“Kesimpangsiuran tapal batas HGU perusahan SGC, bahwa seluruh kampung ulayat atau kampung – kampung tua di Kecamatan Gedung Meneng masuk HGU, sehingga mulai dari program pemerintah seperti cetak sawah, sertifikat bahkan rencana realisasi pembangunan penerangan (listrik) ikut terkendala,” terang dia.

Jadi, melalui reses ini, secara pribadi ia memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Gedung Meneng.

“Kami Anggota DPRD dari Dapil 6 dalam hal ini terus menggugah, serta mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah yang tidak prorakyat, agar apa yang menjadi keinginan masyarakat Kecamatan Gedung Meneng dapat terpenuhi,” tegas Ali. (wan)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

25 + = 34