Headline Ruwa Jurai

Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung Adakan FGD

para narasumber saat FGD (ft.esam)

Bandar Lampung, LB- Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar lampung menghadirkan empat narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Sistem Pengendalian Peredaran Satwa Liar dan Produknya di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran. Acara tersebut dipimpin oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I, Muh Jumadh, Rabu (12/12/2018).

“FGD terkait penataan dan pengendalian peredaran satwa liar dimana kami mengundang empat narasumber. Mereka dari Kementerian Lingkunhan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian,” ungkapnya.

Diskusi yang dilaksanakan tersebut mebahas tentang peredaran satwa liar di Provinsi Lampung. Menurut Kepala Balai Karantina, satwa liar yang dilindungi ini merupakan suatu keanegaramanan hayati yang dimiliki dan wajib dilestarikan.

“Satwa liar belakangan ini marak diedarkan atau diperjualkan. Dengan ini, kegiatan yang kita laksanakan ini menjadi salah satu langkah memberikan penjelasan dan pembinaan kepada semua pihak termasuk masyarakat pecinta satwa liar dan pengedar untuk bisa mengetahui bagaimana memanfaatkan terhadap satwa liar ini,” terangnya.

Kepala Subdit Pemanfaatan Jenis Direktorat Konservasi Keanegaraman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nunu Anugrah mengatakan bahwa konteks pemanfaatan tumbuhan satwa liar telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1999.

Menurut Nunu, ada delapan bentuk kegiatan yang seluruhnya dengan proses atau mekanisme seperti izin penangkaran untuk badan usaha atau pun perorangan.

“Beda halnya dengan izin lembaga konservasi. Maka dia harus badan usaha, karena kebijakan publik yang diatur oleh kementerian ada skala usaha dan permodalan,” kata dia.

Lanjut Nunu, tata usaha penangkapan atau peredaran tumbuhan satwa memiliki aturan menteri kehutanan nomor 47. Dengan aturan tersebut, diharapkan bagi instansi terkait maupun lembaga terkait serta masyarakat dapat bersama-sama mengawasi peredaran satwa liar.

“Disamping itu kita telah melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat sehingga publik bisa memahami aturan terhadap satwa liar. Kita melakukan penyuluhan melalui media elektronik seperti radio, televisi termasuk media-media lain. Jadi saya kira banyak langkah dari upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah baik KLHK maupun kementerian. Diskusi ini harapannya, semua satwa liar yang beredar ini legal,” timpalnya. (eko)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

− 1 = 4