Daerah

Basaria: OTT KPK Kerjasama Dengan Penegak Hukum

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (foto: esam)

Bandar Lampung, lintasberita.id- Pelatihan bersama dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bukan hanya dilakukan khusus di Lampung saja, melainkan di lakukan di semua Provinsi seluruh Indonesia.

“Dilakukan di seluruh Provinsi, tahun ini sudah yang ke tiga, yang sebelumnya di Kalimantan Barat dan di Palu dan saat ini ada di Lampung. Jadi bukan khusus di lampung,” ungkap Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan.

Menurut Basaria, kedatangannya ke Lampung, bukanlah terkait banyaknya kepala daerah maupun pejabat di Lampung yang terjaring Oprasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, atau pun adanya target OTT.

“Tidak ada target di lampung, KPK prinsipnya tidak melakukan target – target khusus orang perorang terhadap pelaku, ada laporan masyarakat, jika di ketemukan dilakukan proses penyelidikan,” terangnya.

Basaria juga menjelaskan, Penangkapan khususnya OTT oleh KPK hampir seluruhnya dilakukan kerjasama dengan penegak hukum setempat, jadi KPK tidaklah bekerja sendiri.

“Paling tidak informasi awal di terima oleh KPK, atau penangkapan yang akan di lakukan penegak hukum tapi di bantu KPK. Khususnya di dalam melakukan penyadapan,” katanya.

KPK memiliki perbedaan dengan aparat penegak hukum lainnya. Lanjut Basaria, di KPK boleh dilakukan penyadapan pada tingkat penyelidikan, jika dipenegak hukum lainnya harus pada tingkat penyidikan.

Terkait pengawasan keungan, KPK hanya mendorang, agar aturan yang dibuat Kementrian maupun Kelembagaan berjalan dengan baik dan transparan, dengan sistem yang bisa di kontrol dan diawasi masyarakat, mulai dari perencanaan penganggaran dan pelaksanaannya.

Selain itu, peran KPK bukan lah pembuat undang – undang, melaikan pemacu dan mendorong agar berjalan dengan baik. Terutama di sektor masalah keuangan Negara, termasuk pendapatan yang akan di terima.

Dalam Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN), KPK fokus kepada belanja, karena sudah jelas berapa yang di pakai dan berapa yang di digunakan. Untuk langkah kedepan KPK punya pemikiran akan berbicara pendapatan yang akan diterima Negara, antara lain pajak – pajak yang akan di terima Negara.

“Seperti kita melakukan penangkapan terhadap oknum pegawai pajak di ambon papua, kita membatu pemerintah untuk mendapatkan seluruh pajak yang seharusnya diterima. Selain itu fokus kita juga saat ini kepada sumberdaya alam, insfratuktur, pendidikan, dan masalah kesehatan,”tandasnya.

Tetkait kenaikan pangkat atau jabatan yang menggunakan uang atau harus membayar, Basaria menegaskan bahwa hal tersebut merukan atensi dari KPK.

“Banyak kepala daerah yang tersangkut dengan masalah seperti ini, jika informasi ini ada di Lampung kita sangat berterimakasih. Teman- teman media harus menjadi kepanjangan tangan dari para penegak hukum, jika bisa di lakukan pencegahan kita akan lakukan langkah – langkah pencegahan, jika tidak bisa lagi kita lakukan dengan langkah penindakan. (red)

Add Comment

Click here to post a comment

7 + 2 =

Lintas Berita di Twitter