Daerah

Bupati Agus Istiqlal Pimpin Rapat PBB-P2

Bupati Agus Istiqlal pimpin rapat evaluasi (ft.eko)

Pesisir Barat, LB- Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal pimpin rapat evaluasi realisasi dan pemberian reward Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kabupaten setempat tahun 2018, di Gedung Wanita, Krui, Selasa (8/1/2019).

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan bahwa UU No 29 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pajak dan retribusi yang ada di daerah masing-masing.

“Saat ini PBB-P2 sangat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila aparatur pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak,” ujarnya.

Masih menurut dia, dalam hal ini perlu diberikan reward atas capaian realisasi PBB-P2 bagi pekon ataupun kecamatan yang ada pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum lunas, mengingat PBB-P2 menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja aparatur.

“Salah satunya adalah dengan menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hal ini mutlak dan absolute untuk dilakukan karena perkembangan harga pasar tanah dan bangunan di Kabupaten Pesibar sudah tidak relevan dengan NJOP yang selama ini diterapkan,” kata dia.

Dijelaskannya, dalam Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, disebutkan bahwa PBB-P2 adalah salah satu jenis pajak daerah yang boleh ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati.

“Dengan adanya penyesuaian NJOP pada tahun 2018, sejatinya realisasi PBB-P2 dapat meningkat secara signifikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Maka dari itu camat dan peratin atau lurah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting PBB-P2 sebagai penompang utama bagi pembangunan daerah yang bersumber dari PAD,” terangnya.

Agus berharap, koordinator penagihan di tingkat kecamatan dan desa agar lebih proaktif dalam penagihan PBB, baik tagihan tahunan berjalan maupun tunggakan, sehingga target yang telah ditentukan dapat dilunasi sebelum masa jatuh tempo.

“Dengan dibukanya evaluasi realisasi PBB-P2 diharapkan menjadi forum diskusi tentang kendala teknis yang mungkin terjadi dalam proses pemungutan PBB-P2 tahun 2018 sehingga tidak terjadi permasalahan yang mungkin terulang pada tahun berikutnya,” pungkasnya.

Turut juga hadir dalam acara tersebut diantaranya, Wakil Bupati, Sekda, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana, seluruh camat, seluruh lurah dan peratin se-Kabupaten Pesibar. (eko)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

+ 78 = 85