Headline

Dana Desa, Pembangunan Kampung Ringin Sari Diduga Markup

Plang kegiatan onderlagh kampung Ringin Sari. (ft yanti)

Tulangbawang, lintasberita.id- Diduga adanya indikasi penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) Kampung Ringin Sari, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang.

Hal ini berdasarkan hasil temuan investigasi Ketua LSM Barisan Anti Korupsi (Batik) Nawi dan Ketua Lembanga Peduli Pembangunan Daerah (LPPD) Aliyanto. Ia mengatakan, terdapat penyimpangan anggaran DD Kampung itu dalam pembangunan fisik dengan kerugian negara mencapai Rp.206.327.000.

Dugaan penyimpangan DD yang dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Aparatur Kampung (AK) Ringin Sari itu dilakukan dengan adanya Mark Up satuan harga pada anggaran beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur Kampung terkait.

Seperti halnya, pembangunan fisik dengan rincian. Pembuatan sumur bor ada 6 titik dengan total anggaran Rp 194.541.000, berarti dalam satu titik sumur bor dianggarkan Rp.32.419.000.

“Jadi berdasarkan hitungan kami, pada pembangunan sumur bor ini hanya menghabiskan anggaran Rp.18.085.000, artinya untuk pembangunan 6 titik sumur bor ini seharusnya hanya menghabiskan anggaran Rp.108.510.000 saja, dalam pembangunan 6 titik sumur bor itu, dugaan kuat adanya kerugian negara sebesar Rp.86.004.000., ” ujar Nawi didampingi Aliyanto, Jum’at (23/11/2018).

Disisi lain juga, terdapat pada pembangunan jalan Onderlagh pada 2 titik dengan volume pertitiknya 250 meter dengan pagu Rp.82.690.000, total anggaran pada dua titik pembangunan jalan Onderlagh mencapai Rp.165.380.000.

“Padahal pada pekerjaan jalan onderlagh dua titik tersebut, hasil perhitungan menghabiskan anggaran Rp.94.900.000. Itu sudah termasuk pajak dan sewa alat berat, sehingga terjadi kerugian negara mencapai Rp.95.425.000 pada pembangunan jalan onderlagh ini,” terang Nawi.

Selanjutnya, Pembangunan Drainase sepanjang 100 meter dengan pagu Rp.55.333.000, akan tetapi hasil hitungan pekerjaan ini semestinya hanya menghabiskan dana Rp.29.800.000, berarti ada indikasi kerugian negara senilai Rp.25.533.000,” timpalnya.

Untuk itu, dugaan Mark Up dalam menentukan harga satuan itu telah direncanakan pihak Kampung bekerjasama dengan konsultan dan Pendamping Desa.

“Semacam ada konspirasi untuk mengambil keuntungan pribadi dalam penggunaan anggaran DD. Hal ini mesti segara disikapi dan diusut tuntas Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melalui Inspektorat dan penegak hukum terkait lainnya, ” tandasnya. (yanti)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

3 + 7 =