oleh

Diduga Langgar Perda, Kandang Ayam Cv.Tubaba Raya Farm Bisa Dibongkar

Lintasberita.id- Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Pemkab-Tubaba) pastikan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perizinan hingga saat ini belum ada perubahan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budi Sugiyanto, Kasubag Perencana prodak Hukum pada Bagian Hukum Pemkab Tubaba saat dimintai tanggapan terkait persoalan kandang ayam petelur milik CV. Tubaba Raya Farm yang terletak di Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten setempat.

Pernyataan tersebut menyikapi sejumlah persoalan perizinan dikabupaten Tubaba, terlebih sejak mencuatnya pemberitaan karena kandang ayam petelur milik Cv.Tubaba raya farm dibangun dan sudah beroprasi meskipun izin mendirikan bangunan (IMB) belum keluar.

“Belum ada perubahan kalau untuk Perda tentang perizinan itu, sebab kalau ada perubahan selain melalui proses yang lama, kita juga tidak bisa kalau tidak ada perubahan dari peraturan pusat,” jelas Budi selaku Kasubag Perencanaan prodak Hukum Kabupaten Tubaba diruang kerjanya.

Kalau ada Investor yang akan berinvestasi di kabupaten Tubaba, Budi menerangkan, sesuai yang tertuang dalam Perda, Investor harus terlebih dahulu menyelesaikan proses perizinannya terlebih dahulu baru bisa melakukan aktifitas termasuk memulai pembangunan.

“Jadi, kalau kandang ayam petelur tersebut sudah membangun sementara perizinannya belum selesai, sudah jelas hal itu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda,” terangnya.

Saat disinggung terkait tindakan apa yang dilakukan terkait adanya dugaan pelangaran perda tersebut, Budi mengatakan dalam Perda tersebut juga diatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar.

“Sanksinya terbagi menjadi dua, yaitu denda atau pembongkaran, namun sebelum itu Dinas terkait tentunya harus memberikan peringatan dulu baru nantinya dikenakan sanksi, kedua sanksi itu harus melalui proses yang sudah diatur dalam perda itu sendiri, jadi silahkan perusahaan itu akan memilih yang mana,” ucapnya.

Lebih lanjut, Budi memaparkan terkait persoalan tersebut yang berwenang untuk melakukan tindakan adalah Dinas Perizinan.

“Dinas Perizinan Satu Pintu yang harus memprosesnya, dan kalau untuk sanksi pembongkaran harus melalui proses terlebih dahulu, salah satunya pihak Dinas juga berkoordinasi dengan Satuan Pol-PP karena mereka yang punya kewenangan untuk penertiban setiap ada pelanggaran Perda, termasuk kalau mau dibongkar harus melibatkan Pol-PP,” terangnya. (Khoiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed