oleh

Dugaan Pungli Tiyuh Setia Bumi, BPN Tubaba : Program Redistribusi Dan Lingtor Gratis

Lintasberita.id – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung tegaskan biaya pembuatan sertifikat tanah pada program Redistribusi dan Lintas Sektor (Lingtor) yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tubaba tahun 2021 ini Nol rupiah atau tidak ada biaya apapun.

Hal tersebut ditegaskannya dalam menyikapi informasi terkait adanya dugaan Pungutan liar (Pungli) pembuatan sertifikat tanah yang dilakukan pihak Tiyuh (Desa) Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang dan Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu kibang Kabupaten Tubaba waktu lalu hingga mencapai 600 ribu Rupiah per sertifikat.

Melalui Yesi Indah Perdana selaku Kasi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada biaya apapun dalam pembuatan sertifikat pada program Redistribusi dan Lingtor pada tahun 2021 ini.

“Tidak ada biaya apapun, yang ada adalah masyarakat hanya diwajibkan untuk menyiapkan materai dan menanggung sendiri untuk pengukuran tanah dan pemasangan patok tapal batas tanah yang dimilikinya, artinya masyarakat mengeluarkan biaya itu dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri, tetapi jika untuk pembuatan sertifikat itu jelas tidak ada atau Nol Rupiah, dan itu sudah jelas dalam peraturannya,” tegasnya.

Disingung terkait beredarnya isu biaya pembuatan sertifikat dan balik nama di Tiyuh Setia Bumi Kecamatan Gunung Terang dan Tiyuh Gilang tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang, Yesi Indah Perdana tidak membenarkan jika hal tersebut dilakukan,

“Untuk program ini seharusnya tidak ada balik nama, karena program ini khusus untuk tanah yang belum memiliki sertifikat dan di sertifikatkan, jadi tidak ada balik nama apalagi sampai ada biaya balik nama yang mencapai ratusan ribu rupiah,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut pihaknya akan menelusuri kebenaran informasi yang beredar agar tidak merusak Nama BPN dalam Program pembuatan sertifikat tersebut.

“Justru kami berterimakasih atas informasi ini dan akan menjadi bahan evaluasi lagi kedepan agar hal semacam ini tidak terulang, nantinya informasi ini akan kita tindaklanjut dan akan kami sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya. (Khoiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed