Bandar Lampung Kriminal

Fee Proyek Lamsel, Zainudin Hasan Di Vonis 12 Tahun Penjara

Zainudin Hasan saat jalani sidang putusan. (ft.arliyus)

Lintasberita.id- Terdakwa kasus korupsi fee Proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Zainudin Hasan di vonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (25/4).

Ketua Majlis Hakim Mien Trisnawaty membaca vonis atas Zainudin Hasan selama 12 tahun denda Rp500 juta subsider 4, bulan. Adik kandung dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 66 milyar.

Ketua Majlis Hakim Mien Trisnawaty mengatakan, terdakwa Zainudin Hasan terbukti bersalah melanggar pasal 12 Huruf a .12 huruf i beserta pasal 12 Huruf B di tambah TPPU, oleh karna itu Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan 12 Tahun penjara, denda 500juta subsider 4 bulan, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 66 juta, bila tidak di bayar sita hartanya bila tidak cukup ditambah hukumannya selama 18 Bulan.

Setelah keluar dari ruang sidang Bagir Manan, Zainudin Hasan hanya terdiam, tidak ada satu pun pertanyaan awak media yang dijawab. Tangannya pun memberi isyarat untuk tidak memberi komentar terkait sidang putusan. “Itu ada kuasa hukum. Dengan mereka saja,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Zainudin Hasan, Robinson dari Alfonso Firm & Law menyatakan, putusan 12 tahun penjara terlalu tinggi untuk kliennya. “Menurut kami, masih tinggi. Kalau melihat tuntutan 15 tahun, dua pertiganya itu 10 tahun. Tapi itu di 12 tahun. Ya kami menganggap itu terlalu tinggi,” ungkap Robinson.

Menurut dia, beberapa fakta yang disampaikan Zainudin Hasan dalam pleidoi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga semua pasal dakwaan dinyatakan terbukti. “Sementara kami menganggap yang pasal 12i terkait pemborongan secara langsung tidak terbukti. Tapi menurut majelis seperti itu,” katanya.

“Seperti tadi, (oleh majelis hakim) dibilang keliru. Padahal, itu nyata-nyata keterangan saksi Bobby Zulhaidar yang dia sendiri memegang peranan di perusahaan KKI. Sedang majelis menilai itu secara tidak langsung milik terdakwa. Tapi kita harus hormati keputusan majelis,” imbuhnya.

Robinson pun menyatakan, pihaknya pikir-pikir atas putusan majelis hakim. “Seperti yang disampaikan tadi, pikir-pikir dulu. Yang pasti kita koordinasi dengan keluarga beliau,” sebut dia.

Robinson pun belum bisa memastikan apakah Zainudin Hasan akan banding atas putusan ini. “Belum bisa disampaikan. Kami berkoordinasi dengan pihak keluarga terdakwa sendiri dan kita punya waktu tujuh hari,” tandasnya.

Pada sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK Subari cs menuntut terdakwa Zainudin Hasan selama 15 tahun penjara. “Terbukti melanggar pasal pertama tentang korupsi pasal 12 Huruf a, 12 Huruf i, dakwaan ketiga pasal 12 Huruf B besar + dakwaan TTPU, kita tuntut selama 15 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti sebayak Rp 66 miliar, bila tidak dibayar dalam waktu satu bulan ditambah hukumanya selama 2 tahun penjara,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wawan Yunarwanto mendakwa Zainudin dengan dua dakwaan yakni tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Menyatakan terdakwa Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan, dari tahun 2016 hingga 2018, melakukan tindakan suap yang memperkaya diri sendiri, dengan menerima uang Rp 100 miliar lebih, terkait fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan,” ujarnya.

Jaksa melanjutkan, uang tersebut dipergunakan untuk membeli berbagai macam aset pribadi, seperti tanah, rumah toko, rumah makan dan kapal. Uang tersebut diterima oleh Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho (ABN) tahun 2016, Hermansyah Hamidi dan selanjutnya dilakukan oleh Anjar Asmara Kadis PUPR tahun 2017, serta salah seorang rekanan yakni Gilang Ramadhan selaku Direktur PT. Prabu Sungai Andalas sebagai pemberi suap. “Setelah terdakwa memperoleh komitmen fee proyek tersebut, semua rekanan dapat mengerjakan proyek infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan,” timpal Jaksa. (Eko)

Add Comment

Click here to post a comment

59 + = 63

 

Lintas Berita di Twitter