Headline Way Kanan

GETAR: Diduga Proyek Way Kanan Kental Korupsi

foto: Tim
Kantor rekanan proyek, PT Firnando Aksal Karya

lintasberita.id- Berdasarkan temuan tim investigasi Gerakan Transfaransi Rakyat (GETAR), PT Firnando Aksal Karya tidak hanya mengerjakan proyek usaha besar saja, tetapi juga mengerjakan proyek kualifikasi kecil dalam waktu yang bersamaan di Kabupaten Way Kanan. Proyek yang dimaksudnya tersebut adalah Pembangunan Pasar Rakyat Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas senilai Rp1.078.790.000,-.

Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Firnando Aksal Karya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 003/BAHP /VI-KONT/ ULP-WK/2018 tanggal 11 Juli 2018.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya PT. Firnando Aksal Prima mengerjakan proyek kualifikasi besar (non kecil) yaitu Peningkatan Jalan Sidoarjo – Bratayuda senilai Rp5 Miliar, lewat pantauan kami saat ini kondisi jalan tersebut sudah rusak parah padahal belum berumur satu tahun.

Komaruddin selaku ketua tim investigasi GETAR menyatakan, bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang serius yang dilakukan oleh PT Firnando Aksal Karya, karena proyek pembangunan pasar tersebut diperuntukkan bagi usaha kecil karena nilainya dibawah Rp2,5 Miliar.

Komaruddin menambahkan, sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (4) Perpres No. 16 tahun 2018 berbunyi “Nilai Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000, dicadangkan dan diperuntukkannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

Berdasarkan hal tersebut, dugaan proyek Waykanan kental korupsi. Komaruddin juga menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang serius atas pelaksanaan proyek tersebut dan hukumannya tidak main-main, karena dlm pasal 40 UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ia menjelaskan bahwa setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai atau nama usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 Miliar.

“Aparat penegak hukum agar dapat menindaklanjuti temuan tersebut dan meminta dalam hal ini Bupati Way Kanan selaku kepala daerah untuk menguak dugaan korupsi tersebut, karena dikhawatirkan tidak sejalan dengan motto yang digadang Bupati, yakni Berani Jujur,” pinta Komaruddin. (Tim)

Add Comment

Click here to post a comment

81 − 72 =

Lintas Berita di Twitter