Headline Tulang Bawang Barat

GNPK RI Cium Indikasi Permainan Anggaran Agrowisata

foto: Edt /Khoiri
Pelantikan pejabat dan taman buah Agrowisata Tubaba

lintasberita.id- Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), H. Umar Ahmad, Sp pada Pelantikan Eselon II di lingkungan Pemkab Tubaba menegaskan, pejabat Tubaba yang berperan mengelola anggaran harus dapat bertanggung jawab dalam mengelola anggaran untuk menjalankan program kerja yang bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Tubaba.

Namun, berbagai program yang ada justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, seperti dalam pengelolaan Taman Buah Agrowisata yang di bangun pada tahun 2011 dan menelan dana hingga Milyaran rupiah, yang di nilai tidak pernah menghasilkan PAD untuk Kabupaten Tubaba.

“Program yang dilakukan seharusnya dikelola dengan baik sehingga dapat menyumbang PAD,” sentil Bupati dihadapan para pejabat Pemda Tubaba termasuk Kepala Dinas Pertanian Ir. Syamsul Komar di Aula rapat Bupati, Rabu (10/7/2019).

Bahkan seusai pelantikan Eselon II, Herwan Sahri, Sekda Kabupaten Tubaba juga menekankan soal PAD dari sektor Program Pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sekda juga mengaku terus memantau pemberitaan di media massa terkait persoalan Taman Buah Agrowisata.

“Terkait PAD itu ada leading sektornya itu ada di pendapatan daerah sendiri, seperti yang dikatakan pak Bupati tadi, pemerintah daerah sudah membuat titik-titik pendapatan yang harus melakukan itu ya Dinas,” kata Herwan Sahri saat diwawancarai wartawan.

Sebagai Ketua Bagian Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Herwan Sahri berjanji akan mengevaluasi pejabat yang tidak mampu bekerja demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.”Nah, yang seperti itu yang akan di evaluasi. Istilahnya pimpinan sudah ngasih pancing tapi dia tidak bisa mencari ikannya, seperti yang di sampaikan kawan-kawan pers sampaikan seperti di online saya sering baca (soal Agrowisata), tapi kok PAD nya cuma segitu cenderung menurun,” tegurnya seraya heran.

Disisi lain Taman Buah Agrowisata Pulung Kencana rupanya terus mendapatkan suplai dana yang cukup besar setiap tahun anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba. Anggaran tersebutlah yang ditenggarai menjadi alat untuk keuntungan pribadi oleh oknum tertentu.

Hal ini dikemukakan oleh, Hamdani, Pengurus Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Provinsi Lampung mendampingi N.S. Hadiwinata Ketua Umum GNPK RI. Ia memaparkan bahwa, dugaan permasalahan lainya yang terjadi pada pengelolaan anggaran Perawatan Agrowisata di Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba diantaranya, pada tahun 2014 Dinas Pertanian menganggarkan untuk belanja belanja bibit buah tanaman senilai 10 juta rupiah, dan pengadaan pupuk kandang 60000 kilogram senilai 30 juta rupiah, serta pengadaan pupuk organik 150.000 kilogram senilai 300 juta rupiah.

“Lalu pada tahun 2015 Dinas Pertanian melakukan pengadaan bibit tanaman buah naga senilai 19,5 juta rupiah, selain itu pengadaan pupuk NPK 2.000 kilogram senilai 19 juta rupiah, pengadaan pupuk kandang 65 ribu kilogram senilai 97,5 juta rupiah, dan rehab pagar Agrowisata senilai 25 juta rupiah,” bebernya.

Sedangkan, sambung dia, pada tahun 2016 Dinas Pertanian Kabupaten Tubaba kembali menganggarkan untuk pengadaan bahan kimia dan pupuk senilai 77,8 juta rupiah, pengadaan bibit tanaman senilai 280 juta rupiah, lalu kembali mengadakan untuk bahan kimia dan pupuk senilai 17,9, serta pengadaan bahan obat-obatan senilai 75 juta rupiah.

“Jika dibandingkan dari tahun ke tahun pengadaan pupuk di Dinas Pertanian untuk Agrowisata sangatlah mencolok sekali permasalahannya. Indikasinya, oknum itu bermain pada jumlah pupuk yang dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran, Dinas Pertanian diduga bermain pada harga pupuk yang dibelanjakannya lebih dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan Pemerintah Pusat,” timpalnya.

Dari temuan dugaan korupsi dana Perawatan Agrowisata tersebut, pihaknya akan melakukan klarifikasi ke Dinas Pertanian untuk bahan laporan ke penegak hukum. “Kita klarifikasi terlebih dahulu ke Dinas Pertanian untuk kelengkapan laporan ke Penegak Hukum. Karena indikasi ini sudah gamblang,” pungkasnya. (Khoiri)

Add Comment

Click here to post a comment

7 + 3 =

 

Lintas Berita di Twitter