Headline

Jadi Justice Collaborator, ABN Dan Ajar Dituntut 4 Tahun Penjara

ABN dan Anjar Asmara saat sidang tuntutan (ft.eko)

Bandar Lampung, LB- ‎Agus Bhakti Nugroho (ABN) anggota DPRD Lampung (Nonaktif), dan Anjar Asmara mantan Kadis PUPR Lampung Selatan (Lamsel) dituntut Jaksa penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 250 juta subsider enam bulan kurungan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang, Kamis (14/3).

Dalam tuntutannya, Jaksa  ‎menilai keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama- sama melakukan korupsi. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Tuntutan yang di jatuhkan oleh Jaksa tersebut merupakan tuntutan minimal, dan kuasa hukum ABN maupun Anjar Asmara turut bersyukur, namun pihaknya akan tetap meminta keringan hukuman dalam sidang beragendakan  pembelaan dari terdakwa (Pledoi) yang akan di gelar pekan depan.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut KPK ‎Sobari menerangkan, terkait dikabulkannya kedua terdakwa menjadi  Justice Collaborator,  bahwa awal mula kasus terbongkar dari obrolan ABN dan Zainudin Hasan. Manun  dengan keyakinan penyidik ini akan berkembang dan akhirnya Zainudin Hasan bisa di ambil.

“‎Akhirnya di OTT (Oprasi Tangkap Tangan), dari yang Rp. 200 juta ini berkembang menjadi sekitar Rp. 90 miliar, dan fakta di tuntutan kita yang di nikmati Zainudin Hasan Rp. 72 Milyar, bayangkan itu kalau mereka menutup itu dan tidak sampai ke yang kakapnya,” terang Jaksa.

“Akhirnya di diskusikan, dan akhirnya pimpinan menyetujui yang bersangkuta diberikan JC (Justice Collaborator, -red‎),” timpalnya.

Sebelumnya dalam dakwaan Jaksa diungkapkan,  terdakwa Agus BN yang dikenal sebagai orang kepercayaan Bupati Lampung Selatan saat itu, Zainuddin Hasan, menerima uang setoran fee proyek dari sejumlah pihak.

Diantaranya, dari mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel Hermansyah Hamidi, Kepala Dinas PUPR Lamsel nonaktif Anjar Asmara, dan Kabid Pengairan Dinas PUPR Lamsel Syahroni.

Uang tersebut bersumber dari setoran sejumlah rekanan yang mendapatkan proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan dalam kurun 2016-2018.

Jaksa Ali Fikri merincikan, terdakwa Agus BN pada tahun 2016 menerima uang dari Syahroni sebesar Rp 26,073 miliar dan dari Ahmad Bastian sebesar Rp 9,6 miliar. Lalu pada tahun 2017, terdakwa Syahroni kembali menyerahkan uang sebesar Rp 23,669 miliar dan Rusman Effendi sebesar Rp 5 miliar.

“Selanjutnya tahun 2018, dari Anjar Asmara, terdakwa menerima uang sebesar Rp 8,4 miliar. Dari total penerimaan fee proyek, sebagian diserahkan terdakwa kepada Zainudin Hasan (bupati nonaktif Lampung Selatan) dan sebagian digunakan untuk kepentingan Zainudin Hasan,” tutupnya . ‎(eko)

Add Comment

Click here to post a comment

+ 36 = 41

 

Lintas Berita di Twitter