oleh

Kadis Indag Way Kanan, Ogah Komentari Dugaan Pengkondisian Proyek Pasar

Kadis Indag Way Kanan, Imanto (kanan) Bupati R Adipati S (kiri)

lintasberita.id- Proyek di Way Kanan saat ini menjadi sorotan tajam oleh media, termasuk temuan dari tim investigasi Gerakan Transfaransi Rakyat (GETAR) terkait dugaan adanya “Pengkondisian Proyek”. Pasalnya, PT Firnando Aksal Karya tidak hanya bisa mengerjakan proyek besar saja melainkan juga mengerjakan proyek sekala kecil di Kabupaten Way Kanan.

Proyek yang dimaksudnya tersebut adalah Pembangunan Pasar Rakyat Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas senilai Rp1.078.790.000,. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Firnando Aksal Karya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 003/BAHP /VI-KONT/ ULP-WK/2018 tanggal 11 Juli 2018.

Pada Tahun yang sama, perusahaan yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Gang B Nuri No. 19, Gedong Air, Bandar Lampung itu mengerjakan proyek peningkatan jalan Sidoarjo -Bratayuda, Blambangan Umpu, Way Kanan, sesuai dengan dokumen Unit Layanan Pengadaan (ULP) tertanggal 9 Februari 2018 dengan nomor 009/11/ULP-WK/2018, pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT Firnando Aksal Karya, dengan pagu penawaran Rp4,9 Milyar atau kurang lebih 0,8 dari pagu anggaran yakni Rp5 Milyar, namun keadaan jalan saat ini sudah rusak parah.

Atas pemberitaan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan, Imanto seolah tak mau menanggapinya. Saat akan dimintai klarifikasi pada, Kamis (1/8/2019) melalui nomor Whatsapp nya di 082279780xxx hanya di baca saja dan tidak mau membalasnya.

Kemudian lintasberita.id menghubungi melalui sambungan telpon di nomor yang sama, sambungan nomor tersebut aktif, tetapi hingga dua kali di hubungi, Imanto tetap tidak mau menjawab telpon.

Diberitakan sebelumnya, Komaruddin selaku ketua tim investigasi GETAR menyatakan, bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang serius yang dilakukan oleh PT Firnando Aksal Karya, karena proyek pembangunan pasar tersebut diperuntukkan bagi usaha kecil karena nilainya dibawah Rp2,5 Miliar.

Komaruddin menambahkan, sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (4) Perpres No. 16 tahun 2018 berbunyi “Nilai Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000, dicadangkan dan diperuntukkannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

Berdasarkan hal tersebut, dugaan proyek Waykanan kental korupsi. Komaruddin juga menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang serius atas pelaksanaan proyek tersebut dan hukumannya tidak main-main, karena dalam pasal 40 UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selain itu, setelah di cek ke alamat kantor PT Firnando Aksal Karya, di Jalan Sisingamangaraja, Gang B Nuri No. 19, Gedong Air, Bandar Lampung, ternyata bangunan rumah berwarna hijau dengan plang Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Putra Bangsa bukan plang nama perusahaan tersebut. (Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed