Kriminal

Kejati Lampung Kembali Tangkap Terpidana DPO Korupsi

Kasi Penkum saat ekspos tangkapan terpidana DPO (ft.istw)

Bandar Lampung, LB- Tim gabungan Intelejen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menangkap Ahmad Marzuki seorang terpidana daftar pencarian orang (DPO) korupsi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) cabang Bandar Lampung, Rabu (20/2) malam.

“Terpidana Ahmad Marzuki kita tangkap pada Rabu pagi di Tuban, Jawa Timur,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ari Wibowo.

Ari melanjutkan, penangkapan terpidana DPO berawal saat tim Intelejen melakukan penyelidikan terhadap terpidina. Setelah dinyatakan yakin, kemudian terpidana langsung dilakukan penangkapan.

“Dia kita tangkap saat sedang membeli makanan,” kata dia.

Usai ditangkap, Marzuki diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Raden Inten, Natar, Lampung Selatan. Dan tiba di Kantor Kejati Lampung sekitar pukul 18.30 WIB.

“Kita sudah lakukan administrasi, cek kesehatan dan sebagainya. Terpidana dinyatakan sehat, dan langsung kita antarkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Bandar Lampung,” terangnya.

Ahmad Marzuki masuk dalam DPO sudah berjalan empat tahun lalu atau sejak tahun 2014 silam. Dirinya dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi (TPK) atas penjualan produk Uniliver di PT PPI cabang Bandar Lampung yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terpidana merupakan tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung. Ia dijatuhi hukuman kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Kelas IA selama enam tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Terdakwa yang saat menjabat sebagai Direktur telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 986 juta. Atas perbuatanya, pengadilan memutus agar terpidana membayar denda sesuai dengan kerugian negara sudsider tiga tahun kurungan penjara.

Dalam putusan pengadilan, terpidana dijatuhi dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK yang dirubah dengan Undang-undang No.26 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1).‎ (eko)

Add Comment

Click here to post a comment

48 − 41 =

Lintas Berita di Twitter