Ruwa Jurai

Kepala BPJS Lampung: Rp 2,3 Milyar Dana BPJS Buruh Panjang Tidak Disetor  Koperasi TKBM‎

Anggota MPR / DPD RI Andi Surya (ft.istmw)

Bandar Lampung, LB-  Rapat dengar pendapat di DPD RI menguak berbagai persoalan Koperasi TKBM Lampung yang mengindikasikan penyimpangan anggaran koperasi. Rapat ini diinisiasi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melalui anggotanya Andi Surya.

Dalam RDP yang dihadiri Kepala BPJS Lampung Heru Subroto menjelaskan, sejak Desember 2017 Koperasi TKBM tidak menyetor anggaran BPJS yang telah direalisasi perusahaan bongkar muat kepada Koperasi.‎

“Padahal kami punya kewajiban memberi santunan kepada buruh, namun karena macet pembayaran oleh koperasi maka BPJS belum dapat merealisasikan santunan kematian dan sakit,” ujar Heru Subroto.

Heru melanjutkan, bahwa tidak menyetor ini merupakan indikasi kriminal karena secara formal uang tersebut sudah diserahkan perusahaan Bongkar Muat kepada Koperasi,” terangnya.

Terkait fakta ini, Anggota DPD RI Andi Surya mengatakan, kasus ini menjadi masalah baru bagi Ketua Koperasi Sainin Nurjaya, karena pihak Buruh akan melakukan laporan pengaduan baru kepada pihak kepolisian terkait Rp 2.3 milyar yang tidak disetor ini.

“Persoalan semakin panjang oleh karena indikasi penggelapan anggaran BPJS ini menuntun Ketua Koperasi TKBM pada tindak pidana lain diluar persoalan materi, tersangka selama  9 tahun yang belum masuk pengadilan ini,” kata Andi Surya. (Team/rls)

Add Comment

Click here to post a comment

50 + = 59

 

Lintas Berita di Twitter