oleh

Korupsi Khianat Demokrasi

lintasberita.id- Demokrasi secara umum adalah bentuk atau system pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya, yang diselenggarakan “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Demokrasi menjadi faktor penting dalam ilmu politik. Wajar saja , karena demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Charles Costello memaknai Demokrasi sebagai system sosial politik pemerintahan diri dengan kekuasan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Demokrasi yang dianut Indonesia seiring berjalannya waktu bebrapa kali berubah , bermula dari demokrasi liberal di era Soekarno lalu digantikan oleh demokrasi terpinpin di era Soeharto dan diakhiri dengan demokrasi Pancasila pada saat ini.

Sesuai dengan sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan penjelmaan dasar dalam politik negara yang mana negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak dari pada sifat demokrasi negara Indonesia.

Dalam keberlangsungannya, demokrasi tak berjalan sebagai mana mestinya, dikarenakan adanya suatu hal yang memberengus nilai-nilai demokrasi yaitu korupsi.

Sebagaimana korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Selama ini korupsi terus terjadi dalam struktur kehidupan sosial manusia di sepanjang periode waktu, korupsi telah dianggap memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik terhadap perekonomian masyarakat, maupun terhadap norma dan budaya masyarakat.

Korupsi telah menjadi masalah didalam sebuah negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dikarenakan dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, maka korupsi menjadi musuh bersama yang harus di berantas. Untuk memberantas korupsi, berbagai negara termasuk Indonesia telah membentuk lembaga pemberantas korupsi.

Keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media sudah seharusnya member kekuatan pada pemberantasan korupsi, akan tetapi nyatannya berbanding terbalik. Korupsi justru tumbuh subur dan berkembang dalam hiruk -pikuk demokrasi saat ini.

Tinggi animo masyarakat serta media untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi bagaikan angin lalu, terlihat dari berbagai macam gerakan yang terjadi akhir -akhir ini seolah pelemahan terhadap peberantasan korupsi tetap saja terjadi.

Komisi pemberantasan korupsi paling memiliki daya tahan luar biasa, bila dibandingkan dengan badan -badan sejenis yang dibentuk. Peran serta media maupun sosial serta publik semakin kritis dalam mendukumng KPK menjadikan setiap upaya pelemahan KPK, baik jalur formal maupun informal melalui kriminalisasi dapat dimentahkan.

Ironisnya, korupsi pada saat ini sangat merajalela, yang mana justru dilakukan oleh mereka yang diuntungkan implementasi sistem demokrasi. salah satunya partai poltik, karena peranya yang sangat dominan dalam mengajukan kader-kadernya untuk menduduki jabatan politik melalui legislatif Pilkada serta Pilpres.

Mahalnya biaya kampanye, tidak bisa tertutupi dengan gaji mereka selama lima tahun menjabat. Hal ini kemudian mendorong para pejabat terpilih untuk melakukan cara yang tidak benar.

Data KPK dalam lima tahun terakhir khususnya di Lampung, terdapat lima kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. mulai dari Bupati Lampung Utara , Mesuji, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tanggamus.

Dilihat sejak awal mencalonkan sebagai kepala daerah, menjadi hal yang lumrah terjadi saat ini ialah banyak kolusi, nepotisme, politik uang, sehingga jual beli jabatan acap kali sering terjadi di bumi Lampung ini. Sehingga segala cara dilakukan untuk dapat memenangkan kekuasaan. Tak terkecuali korporasi yang mengajukan kepala daerah yang ingin mereka menangkan.

Hal yang membudaya inilah yang seharusnya menjadi sorotan Pemerintah Pusat untuk dapat ditindak lanjuti, agar menutup ruang yang dapat dipergunakan untuk melakukan korupsi. Harus adanya pembaruan sistem demokrasi maupun dalam hal pemberantasan korupsi.

Penulis:
Arya Anasta Adam
Wakil Menteri Kajian Agitasi Propaganda BEM FH UBL

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed