oleh

LBH Bandar Lampung Gelar Diskusi Overcrowding Lapas

Dialog narasumber saat diskusi di Kantor LBH Bandar Lampung

lintasberita.id- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menggelar diskusi publik bertemakan ‘Overcrowding Lapas Negara Wajib Memanusiakan Manusia” bersama beberapa instansi terkait. Jum’at (26/7/2019).

“Kami menggelar diskusi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung Indrawati Imron , Polda Lampung Salman Fitri, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Silvia Eva Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Hendri Irawan dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Eko Raharjo” kata Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan.

Chandra menyampaikan dalam diskusi itu, Negara mempunyai kewajiban atas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Negara menjadi subjek hukum utama karena Negara merupakan entitas utama yang bertanggujawab melindungi, menegakan, dan memajukan HAM.

“Setidaknya melindungi HAM untuk Negaranya masing-masing,” kata dia.

Dia menambahkan, Negara dianggap melakukan pelanggaran HAM jika Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan non derogable rights.

Lanjut Chandra Muliawan, Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya tindakan kejahatan Internasional atau kejahatan serius seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

“Negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggung jawaban aparat Negara pelaku tindak kejahatan tersebut,” kata dia lagi.

Direktur LBH menambahkan pada 30 Desember 1995 Indonesia membuat sejarah baru yakni membuat UU pemasyarakatan atau menganti UU buatan penjajah Belanda. Dengan perubahan itu, arah dan tujuan pembinaan pun ikut berubah sesuai pancasila dan bukan untuk balas dendam.

Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

“Demikian bunyi pertimbangan UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan,” katanya.

Pemasyarakatan merupakan rangkaian pengakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

“Jika solisi penjara penuh pertama diperlukan perbaikan dan penyempurnaan aturam hukum baik materil maupun formil dalam ranah hukim pidana, pengetatan tentang kewenangan penahanan yang dilakukan secara integrative, penjara bukan satu-satunya jenis yang ada, pendekatan restoratif justice dalam pengakan hukum oleh aparat, dan integrasi kelembagaan dari pada penegak hukum,” katanya lagi. (eko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed