Daerah

LPPD Tuba Desak Pemkab Terapkan Regulasi Pendistribusian Elpiji 3Kg

Tulangbawang,  Lintasberita- DPD LSM Lembaga Peduli Pembangunan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulangbawang mendesak Pemerintah Kabupaten Tulangbawang untuk menerapkan regulasi dalam pendistribusian gas Elpiji 3 kilogram. Demikian dikatakan Ketua DPD LSM LPPD Kabupaten Tulangbawang Ali Yanto.

“Distribusi gas Elpiji 3 kilogram harus dilaksanakan berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001, Permen ESDM nomor 26 tahun 2009, Peraturan Bersama Mendagri nomor 17 tahun 2011 dengan Menteri ESDM nomor 5 tahun 2011. Peran Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dalam hal ini sangat diharapkan,” terang Ali, Selasa (3/4).

Menurut Ali, untuk mendukung pendistribusian tertutup gas tertentu (gas tiga kilogram subsidi) perlu dibentuk tim koordinasi oleh Pemerintah Kabupaten. “Tim koordinasi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati,” tukasnya.

Dalam Tim koordinasi ini, Bupati sebagai Penanggungjawab, Sekkab sebagai ketua, Kepala Bappeda sebagai wakil ketua, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung sebagai Sekretaris, dan sebagai anggota yakni SKPD terkait sesuai kondisi daerah dalam hal ini Dinas Pasar, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu (Agen dan Pangkalan), dan Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas.

“Hal itu sesuai dengan pasal 10 dan pasal 14 Peraturan Bersama Mendagri nomor 17 tahun 2011 dengan Menteri ESDM nomor 5 tahun 2011,” beber Ali Yanto.

Tim Koordinasi Kabupaten dan Kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu. “Hal itu diatur selanjutnya sesuai pasal 15,” imbuhnya.

Ali Yanto menambahkan, tim koordinasi tersebut juga bertugas mengawasi dan menindak agen dan pangkalan yang menjual gas Elpiji 3 kilogram diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Hal ini kami sampaikan lantaran carut-marutnya pendistribusian gas Elpiji 3 kilogram. Kecurangan terus dilakukan oleh agen dan pangkalan yang ada di Tulangbawang tanpa ada pengawasan berarti,” pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang melalui Kabag Hukum Sekertariat Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Anuari mengatakan, Pemkab Tulangbawang secepatnya akan berkoordinasi terkait pendistribusian gas subsidi itu.

“Jika memang perlu secepatnya akan kita koordinasikan bersama instansi terkait, mudah-mudahan secepatnya ada kesimpulan terkait masalah ini,” terang Anuari, di ruang kerjanya, Selasa (3/4).

Ia mengakui, sejauh ini Pemkab Tulangbawang belum membentuk tim koordinasi dalam pendistribusian gas Elpiji 3 kilogram yang merupakan barang subsidi tersebut. (is)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

73 + = 80