oleh

Mantan Kepalou Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Tuding Warga Tak Pernah Bayar PBB

lintasberita.id- Mantan Kepalou Tiyuh (Kepala Desa) Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulangbawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Sl, menuding bahwa warga tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini.

Sl juga mengklaim, bahwa selama ini dirinya yang selalu membayar PBB warga dengan uang pribadi.

“Warga saya tidak pernah saya tarikan uang PBB, itu uang dari kantong saya pribadi yang saya bayarkan ke Pemerintah,” kata dia, Kamis (6/2/2020) malam.

Sementara itu, terkait pajak tanah peladangan, Sl berkelit bayak masyarakat yang memiliki tanah di Gunung Katun Tanjungan tetapi mereka orang luar Tiyuh.

“Sehingga uang pajaknya kami ambil dan itu pun kami berikan bukti pembayaran pajak, sementara karena obyek pajak tersebut belum terdaftar di Dinas Perpajakan,” kata Sl.

Mengenai dana cetak sawah, Sl mengakui bahwa para petani memang dimintai sejumlah uang untuk biaya administrasi dan surat menyurat.

“Uang itu tidak ada yang digelapkan, yang ada uang tersebut digunakan untuk pembuatan surat, pembelian materai dan lain sebagainya. Karena, tanah yang dibuat sawah tersebut merupakan tanah rawa yang belum ada pemiliknya,” kata dia.

Sementara dikatakan oleh Tausin Singgeriho, Camat Tulang Bawang Udik, bahwa polemik pembayaran pajak itu seharusnya sudah rampung ditahun 2019 lalu.

“Setau kita, obyek pajak memang kan kadang- kadang tanahnya di Tiyuh Kagungan Ratu, ada juga orang Kagungan Ratu tanahnya di Tiyuh Gunung Katun, jadi bisa saja itu terbayar di Kagungan Ratu karena kabarnya itu tanah di Kagungan Ratu, Kalau target yang ada, PBB itu tahun 2019 kemarin telah lunas, itu di telusuri dahulu di lihat di Pemda dahulu itu masuk dimana,” kata Tausin.

“Ya kalau itu, kita lebih jelasnya tidak ada, dikarenakan di Tiyuh itu ada kolektor (PBB) biasanya, apa lurahnya berikan ke kolektornya, kemudian kolektornya memberikan kepada kolektor kecamatan.

Kadang- kadang mereka langsung setor ke Bank, paling kita mencocokan dari Bank dengan yang di Dispenda, kalau tidak cocok nanti dari Dispenda yang mengurus dengan Bank,” jelas Tausin.

Terkait masalah cetak sawah, Tausin menegaskan sesuai dengan peraturan terkait cetak sawah tidak dibenarkan jika terjadi pungutan biaya yang dikenakan terhadap masyarakat.

“Kalau aturan dari pertanian itu tidak ada. Saya tidak tau masalah itu,” kata dia.

Menurutnya, pihak kecamatan hanya dilibatkan dalam proses pengusulan cetak sawah tersebut ke Dinas Pertanian.

“Kalau itu kan begini, usulan waktu itu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang diketahui Kepala Tiyuh, ada Camat, dilanjutkan Dinas Pertanian. Jadi, kita tidak ikut campur rapat itu tidak, itukan program Pemerintah Pusat untuk pangan, jadi kita tidak pernah ikut -ikut rapat tentang program usulan itu,” terang dia.

“Gapoktan itu yang memiliki kelompok tani, melalui kelompok itu mereka mengajukan surat pengantar dari Kepala Tiyuh, sampai di kecamatan kita tindaklanjuti ke Dinas Pertanian yang berkompeten disitu,” jelasnya. (Khoiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed