oleh

Mantan Peratin Pekon Teba Liokh Dituntut Satu Tahun Sepuluh Bulan Penjara

Lintasberita.id- Terdakwa kasus korupsi BUMDes /BUMPek tahun 2016, 2017 dan 2018 Pekon Teba Liohk, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Akrom (42) dituntut satu tahun sepuluh bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang, Senin (8/3/2021).

Selain itu, sidang dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Siti Insirah tersebut, Jaksa Penuntut juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 170 juta.

“Menuntut terdakwa dengan pidana satu tahun sepuluh bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan, dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 170 juta subsider satu tahun penjara,” kata Riyadi, S.H., yang juga merupakan Kajari Lampung Barat itu.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Bambang Irawan sebelumnya, didakwa dengan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KUHPidana.

Masih dalam dakwaan Jaksa, selaku Peratin (Kepala Desa), terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, sehingga merugikan keuangan negara mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 170 juta.

Terdakwa telah menggunakan dana Penyertaan Modal BUMDes/ BUMPek Pekon Teba Loikh Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp50 juta, Penyertaan Modal BUMDes/ BUMPek Tahun Anggaran 2017 Rp90 juta dan Penyertaan Modal BUMDes/ BUMPek Tahun 2018 sebesar Rp30 juta dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara jelas.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lampung Barat Bambang Irawan mengatakan, terkait tuntutan yang diajukan sudah melalui berbagai pertimbangan.

“Terdakwa kooperatif, tuntutan yang memberatkan sampai saat ini belum ada pengembalian uang kerugian negara,” kata Bambang Irawan. (Eko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed