oleh

Masalah HOK Desa Bukit Raya, Dinas PMD Angkat Bicara

Lintasberita.id- Kabid Pemberdaya Ekonomi Masyarakat Desa , pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung Timur, Heri Antoni SH., tidak membenarkan jika upah pekerja pada pembangunan dari dana desa dibayar dengan tidak menggunakan upah standar HOK (Harian Orang Kerja).

Hal tersebut diungkapkannya saat media ini mengkonfirmasi terkait temuan di Desa Bukit Raya, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang diduga membayar upah pekerja tidak sesui HOK pada proyek pembangunan drainase Dusun 1, 2,3,4 dan 5 sumber anggaran dari dana desa tahun 2019.

“Jika pekerjanya dibayar meteran itu salah dan semua SPJ nya tidak ada yang meteran. Saya tidak tau jika mereka memperkerjakan meteran, sedangkan tugas saya hanya melihat SPJ saja jika ada kesalahan wajib kami bina dan pembenahan,” kata Heri Antoni saat ditemui di kantornya. Senin (22/6/2020).

“Semua itu sudah di tetapkan dan harus pakai HOK, tidak bisa pakai meteran, apa lagi untuk pekerjaan fisik. Walau saudara Bupati sekalipun tetap bermasalah, karma harus sesuai dengan RAB dan harus berkualitas,” timpalnya.

Masih kata Heri Antoni, bahwa di desa juga ada anggaran Padat Karya Tunai (PKT), bertujuan agar Kepala Desa memberdayakan masyarakat desa setempat, jangan sampai masyarakat bekerja tidak di bayar.

“Kan ada Padat Karya Tunai, itu harus ngasih uang ke masyarakat yang bekerja, jangan sampai orang yang kerja tidak di kasih uang, itu juga harus pakai setandar HOK,” jelasnya.

Terkait permasalahan tersebut, Heri Antoni belum bisa berbuat banyak, lantaran dirinya belum mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Bukit Raya.

“Untuk itu saya belum bisa memutuskan, karena saya belum konfirmasi kepada Kepala Desa Damin, nanti saya salah juga. Adanya rekaman dan hasil photo itu bukan bukti, tapi mengarahkan untuk pembuktian,” kata dia.

“Kalau untuk memanggil Kepala Desa dan pekerjanya bukan ranah kami, itu sudah ranahnya inspektorat ,kalau ranah kami cuma mendidik dan membina jika masih bisa di bina, jika tidak itu sudah tugas Inspetorat,” kata dia.

Berdasarkan temuan media ini, bahwa anggaran dana desa di desa Bukit Raya yang bernilai ratusan juta rupiah itu, pekerjaannya di borongkan dengan warga Rp10,000., permeter untuk penggalian dan Rp35.000., permeter untuk pemasangan draenase. Nilai tersebut tentunya sangat jauh standar upah HOK.

Menurut sumber media ini, jika warga setempat tidak mau mengerjakan maka akan diberikan kepada orang lain.

“Seperti halnya yang ada di Dusun 2,” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya. Jum’at (15/5).

Masih di Desa Bukit Raya, di dusun 4 seorang bapak tua yang sedang bekerja borong mengeluh terkait upah borong yang diberikan kepadanya.

“Ini borongan, kalau kami tidak nguber nanti kami rugi, Rp35.000., sekarang ini cukup apa mas, dan juga saya dengar di tempat lain masih ada yang Rp100,000 sehari. Kok di tempat kami borongan, apa ia mas upah kerjanya seperti itu,” kata tukang tersebut. (Muntiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed