oleh

Masalah Pupuk Subsidi Desa Bukit Raya, Pertemuan Komisi II DPRD Lamtim Dengan Korluh Belum Berbuah Hasil

Lintasberita.id- Pertemuan Alfiansyah Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Gunung Mas, Marga Sekampung, Kamis (17/9/2020) lalu dengan Koordinator Penyuluh (Korluh) Pertanian Wandoyo belum membuahkan hasil.

Pertemuan tersebut terkait harga pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer sehingga membuat para petani mengeluh, dikerenakan harga terlalu tinggi.

Kasmidin warga desa Bukit Raya yang ditunjuk sebagai ketua kelompok tani mengeluhkan harga pupuk yang terlalu tinggi dan berharap kepada Pemerintah agar besa menegur Damin selaku pengecer pupuk sekaligus Kepala Desa agar bisa menyesuaikan harga pupuk seperti yang ada di desa Gunung Mas sesuai HET Rp90 ribu persaknya.

Saat pertemuan di kantor Balai Pertanian, kepada media ini Alfian mengatakan, sangat di sayangkan jika memang pengaduan masarakat tersebut benar.

“Saya akan cuba kroscek dulu ke lapangan untuk cari kebenarannya, karna saya tidak bisa menerima atau bertindak jika baru mendengar dari satu sisi aja. Kalau memang itu benar yang diadukan para petani dan juga dari pihak penjual itu mengiakan sesuai apa kata pelapor, saya akan bertindak sesuai dengan tugas saya,” kata Alfiansyah.

Alfiansyah juga minta sedikit waktu untuk bisa menelusuri kebenaran informasi tersebut.

“Untuk sekarang ini saya minta waktu agar bisa menyelusuri kebenarannya dan sampai sejauh mana, sekali lagi saya minta waktu supaya permasalahan ini bisa di selesaikan sebaik mungkin,” janji Alfiansyah.

Senentara itu, Kasmidin sebagai ketua kelompok tani, sudah bermusyawarah dengan para anggota terkait harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET.

“Saya enggan mengeluarkan atau mengumpulkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani) jika harga pupuk bersubsidi belum di sesuaikan, karna kami sangat keneratan dengan harga yang terlalu tinggi. Dulu lagi sama pak Mardi harga tidak terlalu memberatkan kami, tapi setelah diolah sama pak Damin semua, kami kesusahan disaat mau memupuk, selain harga pupuknya terlalu tinggi, kami juga dibabani dengan pupuk non subsidi,” jelas Kasmidin.

Kasmidin berharap agar NGO-JPK (Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi) bisa membantu mengurai permasalahan yang sedang dialami oleh para petani, lantaran sudah tidak tau harus meminta bantuan kemana, apa lagi yang memegang semua kendali saat ini adalah Kepala Desa. (Muntiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed