Headline

Menuju Peradilan Modern, MA Evaluasi PT Tak Mampu Terapkan E-Court

Dirjend Badilum MA RI saat kegiatan di Hotel Novotel, (foto: red)

Bandar Lampung, lintasberita.id- Guna menuju peradilan Modern dengan target sebelum Tahun 2018, Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan pembinaan kepada Pengadilan Negeri di Indonesia di Hotel Novotel Lampung, Rabu Malam, (21/112018).

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Herri Swantoro menjelaskan, bahwa aplikasi pengajuan gugatan perdata secara online di Pengadilan Negeri (e-Court) saat ini telah mencapai 96%,tersisa 5 Pengadilan Negeri yaitu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi ((PT) Bengkulu, Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura saat ini yang belum menerapkan aplikasi e-Court.

Selanjutnya pada kesempatan evaluasi dan Pembinaan Dirjen Badilum tersebut, Herri Swantoro mengingatkan secara tegas jika Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi yang tidak mampu melaksanakan penggunaan e-Court maka Mahkamah Agung akan mengevalusi kepemimpinan Ketua-Ketua PT.

Herri Swantoro memaparkan, E-Court adalah langkah awal bagi dunia peradilan untuk memulai langkah modernisasi dan digitalisasi persidangan di Pengadilan Indonesia.

“E-Court adalah aplikasi teknologi yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan,” terangnya.

“Modernisasi pengadilan melalui pendaftaran gugatan secara online (e-Filling), pembayaran gugatan secara online (e-Payment melalui mekanisme e-Skum) dan mekanisme pengiriman berkas Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara online (e-Summons) adalah bentuk kongkrit dari pelaksanaan Peraturan MA (Perma) No. 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,” tambahnya.

Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

Keuntungan penggunaan e-Court adalah untuk para pencari Keadilan. Berbda dengan pengajuan gugatan secara online ini dengan gugatan secara manual yakni pengajuan secara datang langsung ke Pengadilan Negeri .

“Perbedaannya adalah efesiensi waktu dan efesiensi biaya. Advokat domisili di Surabaya bisa mengajukan gugatan di PN Tanjungkarang tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri ,” timpalnya.

“Berada diluar kota domisilinya dengan e-Court tidak ada Prosedur panggilan delegasi serta biaya proses pengiriman fisik, Sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai”, tandas Herri Swantoro yang dikenal sebagai Perintis Akreditasi dan Penjaminan Mutu Peradilan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung, Zaid Umar Bob Said mengatakan, bahwa seluruh Pengadilan di Lampung saat ini sudah menerapkan aplikasi teknologi e-Court, sehingga PT Tanjungkarang Lampung sangat optimis dalam menyambut modernisasi peradilan Indonesia.

“9 dari 10 PN di Lampung saat ini sudah ada gugatan perkara perdata yang masuk didaftarakan advokat secara online,” ungkapnya. (red)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

72 − = 68