oleh

Miris, Proyek Rp9,5 Dikerjakan Secara Manual

lintasberita.id- Proyek peningkatan jalan ruas Simpang Empat Blambangan Umpu dan proyek pemeliharaan berkala jalan ruas jalan Simpang Empat, Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 diduga asal jadi.

Terkait persoalan tersebut Gerakan Transparansi Rakyat (GETAR) angkat bicara, lewat sambungan telepon genggamnya, Komarudin ketua tim investigasi Getar memberikan keterangan persnya, menurut hasil investigasi dirinya bersama rekan-rekan Getar di lokasi pekerjaan tersebut setelah dilakukan investigasi ternyata terlihat carut- marut bahkan terkesan asal-asalan, asal jadi dan asal dikerjakan, kata Komarudin.

“Yang kami lihat juga di lokasi pekerjaan tersebut jauh dari spesifikasi teknis pekerjaan yang telah ditentukan, semu serba menggunakan peralatan manual, berasa lagi gotong royong saja,” kata Komarudin.

gambar hasil infestigasi pengerjaaan proyek jalan

“Proyek senilai masing-masing Rp7,5 Miliar dan Rp1,8 Miliar tersebut menggunakan anggaran PUPR Provinsi Lampung itu jangan harap sesuai spek teknis, karena dari awal persiapan pekerjaan sampai dengan tahapan teknis tidak sama sekali mengikut teknis yang ada,” timpalnya.

Proyek peningkatan jalan ruas Simpang Empat Blambangan Umpu, yang dimenangkan dan lalu dikerjakan oleh CV Arfatia yang beralamat di Jalan Kangkung RT/RW 014/005 Tejoagung Timur Metro, besaran pagu Rp7,6 Miliar dan menawar senilai Rp, 7,59 Miliar atau lebih kurang hanya 1% saja itu terkesan asal bekerja.

“Sementara untuk pekerjaan proyek pemeliharaan berkala jalan ruas jalan Simpang Empat, Blambangan Umpu, yang dikerjakan oleh CV Catur Adhikari yang beralamat di Kebon Empat RT/RW 03/02 Kelurahan Tanjungsenang, Lampung Utara tersebut besarnya nilai pagu anggaran senilai Rp1,9 Miliar dan nilai penawaran Rp1,89 Miliar sama kurang lebih 1% dari besarnya pagu,” pungkas Komarudin.

Dalam hal ini, Getar dalam waktu dekat akan menyurati dan bila perlu mendatangi kantor sumber anggaran tersebut untuk meminta klarifikasi secara teknis, agar benar-benar pekerjaan tersebut transparan dan akuntabel karena menggunakan anggaran Negara, jangan sampai ditemukan celah korupsi pada kedua pekerjaan tersebut. (Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed