Kriminal Ruwa Jurai

Money Politik, Kuasa Hukum Kecewa Empat Terdakwa Dituntut 3,2 Tahun

foto: sam

Bandar Lampung, Lintasberita-  Keempat narapidana melalui tim Tim Penasehat Hukum Gunawan Raka, menyatakan keberatan dan kecewa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut para terdakwa yakni, Apin (33) Suhaimi (36), Mawardi (45) dan Intan Darmawan (46) masing-masing selama dituntut hukuman kurungan penjara selama tiga tahun dua bulan dan denda sebesar Rp 200 juta sub dua bulan kurungan penjara.

Gunawan Raka menjelaskan jika dirinya merasa keberatan dan kecewa atas tuntutan tersebut. Pasalnya, keempat terdakwa yang terlibat kasus money politik menilai tuntutan Jaksa tidak singkron karena terungkap dalam persidangan jika para saksi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntu Umum (JPU) telah mencabut keterangan berdasarkan surat berita acara pemeriksaan (BAP). Oleh sebab itu tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta di persidangan.

Menurut kami, lanjut Gunawan, dakwaan jaksa tidak jelas karena dua saksi dari Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada pokoknya, menyatakan tidak mengetahui peristiwa itu secara pasti lantaran Panwas hanya memperoleh informasi berdasarkan sumber media sosial (Medsos). Hal tersebut terungkap dalam sidang yang digelar di PN Tanjungkarang, Kamis (26/7). “Itu juga tidak rinci bagaimana perbuatan itu disampaikan dan bagaimana kontruksi perbuatan rangkaian pidana yang dilakukan terdakwa. Kita tahu ada putusan MK yang namanya video dan foto copy cetakan itu bukan alat bukti dalam peradilan seperti ini. Bahkan hakim tidak mau ketika JPU akan memutarkan video karena memang tidak ada nilai pembuktiannya. Tinggal persoalannya nanti apakah dakwaannya itu betul atau tidak,” terangnya.

Ia menambahkan, perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Karena menurutnya, terdakwa memberikan uang hanya untuk membeli roko dan tidak ada iming-imingannya. “Cuma pada saat diperiksa oleh Panwas terdakwa memilih siapa ia menjawab memilih Paslon 3. Dan saat ditanyai terkait uang itu, terdakwa mengatakan tidak ada apa-apa. Bahkan usai Pemilu saya tanya yang menang nomor urut 1. Sedangkan pasangan yang diributkan hanya mendapatkan suara sebanyak 10. Jadikan tidak singkron,” jelasnya.

Pembelaan yang dibacakan tersebut pada intinya kami minta klien kami dibebaskan dari segala tuntutan, karena sudah jelas berdasarkan surat berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dicabut oleh para saksi dan para terdakwa lantaran tidak sesuai dengan fakta. “Kita sedang siapkan pembelaan, mungkin dua jam lagi nanti kita akan bacakan pembelaannya,” kata Gunawan usai mendengar tuntutan.

Ia menambahkan, dalam tuntutan tersebut bahwa telah dikait-kaitkan pemberian uang sebagai bukti telah terjadi tindak pidana pemilu. Padahal, katanya, dalam sidang dengan agenda dakwaan dan saksi sebelumnya uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. “Hanya karena itu terjadi menjelang pemilihan gubernur jadi dikait-kaitkan. Makanya tidak singkron antara fakta persidangan dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU,” terangnya.

Menurutnya, terdakwa memang sering memberikan uang kepada marbot masjid dan teman-temannya yang berada didalam Lapas. Hal itu, katanya, dilakukan hanya sebatas untuk membeli roko. “Karena terdakwa dulu kan sebagai kontraktor, jadi biasa saling memberi hanya untuk beli roko. Jadi baik pemberi maupun menerima ini adalah uang untuk membeli roko, tidak ada singkronisasi dengan pemilu,” tutupnya.

Sebelumnya, empat terpidana lembaga pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa, Bandarlampung, masing-masing telah dituntut hukuman kurungan penjara selama tiga tahun dua bulan dan denda sebesar Rp200 juta sub dua bulan kurungan penjara.

Mereka terbukti telah melanggar Pasal Pasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) UUD RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UUD Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UUD Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota. (sam)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

12 − 8 =