oleh

N Lingga Kusuma Terima SK Sebagai Plh Bipati Pesibar

Lintasberita.id- Sekretaris Daerah (Sekda) N Lingga Kusuma menerima SK dari Gubernur Lampung sebagai Plh Bupati Pesisir Barat (Pesibar) yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, di Ruang Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Rabu (17/2/2021).

Dalam hal itu, Wakil Gubernur Lampung menjelaskan berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya menjalankan roda Pemerintahan selama lima tahun dan selanjutnya dilakukan pemilihan ulang. Sementara pada hari ini Rabu, (17/2/2021) maka berakhir pula masa jabatan mereka untuk periode 2016-2021.

Dalam rangka mengantisipasi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena proses penyelesaian administrasi usulan penetapan masih dilakukan oleh pemerintah pusat, maka Kemendagri menlalui surat no:121/540/OTDA tertanggal 26 hal Persiapan Penugasan Penjabat Kepala Daerah dan surat no:120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 hal Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.

“Berdasarkan surat tersebut, disampaikan kepada Sekda untuk delapan daerah yang telah berakhir masa jabatan kepala daerahnya terhitung hari ini, SK Plh Bupati/Walikota dengan masa tugas sampai Bupati/Walikota terpilih atau telah ditunjuk penjabat Bupati atau Walikota bagi yang masih dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada baik di MK atau di MA,” ujar Wagub.

Penugasan ini, kata dia, selain didasarkan pada surat Mendagri diatas juga berdasarkan ketentuan pada UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah no 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP no 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,

“Serta menegaskan bahwa dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekda melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Penjabat Bupati/ Walikota terpilih,” ujar Nunik.

“Sementara tugas pokok Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah diantaranya memimpin pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak bersifat strategis, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara baik dan lancar,” tupupnya.

Adapun penyerahan SK Plh untuk delapan kabupaten/kota terdiri dari Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Selatan, Bupati Lampung Timur, Bupati Way Kanan, Bupati Pesawaran, Bupati Pesisir Barat, Walikota Bandar Lampung, Walikota Metro. (Ton/Ko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed