oleh

Oknum Kepsek SDN 1 Sindang Anom Diduga Bisnis LKS

Lintasberita.id – Ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ternyata penjualan buku LKS di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sindang Anom justru berjalan mulus, padahal sudah jelas pemerintah dengan tegas melarang kegiatan tersebut. Hal itu justru menambah beban warga yang saat ini sedang dalam masa paceklik panjang.

Kepala Sekolah SDN 1 Sindang Anom Hartatik S.Pd saat di konfirmasi nengatakan jika dirinya sudah tidak pernah mengurusi jual beli LKS di sekolah yang dia pimpin. Ia justru menyarakan permasalahan tersebut kepada Midi selaku komite.

“Saya sudah gak tau urusan itu lagi mas, sanpean tanya saja dengan Midi selaku komite, kalau saya enggak ngurusi itu lagi,” kata Hartatik.

Sri pemilik warung yang menjual buku LKS untuk para murid mengatakan, jika dirinya hanya diminta oleh Midi untuk menjualkan buku tersebut dengan harga Rp12.000 per buku.

“Saya memang jualin buku itu mas, namun saya cuman dapat titipan dari Midi, Saya disuruh jualin seharga 12 ribu rupiah, jadi saya cuman dapat titipan aja,” ungkap Sri.

Sementara itu Midi saat di konfirmasi mengakui jika penjualan buku LKS tersebut masih berjalan, namun dirinya saat ini kurang tahu jelas. Midi juga mengakui jika awal masuknya buku LKS tersebut melalui Kepala Sekolah.

“Dulu masuknya buku itu ke saya melalui buk Hartaik, yang ngasihin nomorku dengan ditribotornya itu ya buk Hartatik. Coba nanti saya hubungi buk Hartatik dulu, nanti saya juga kasih nomor ditribotornya ke abang,” kata Midi.

“Gini bang, saya juga awalnya sempet nanya dengan ditribotornya terkait izin penjualan buku ini, namun ditribotornya tidak menjawab dan juga saya tanyakan apa kah ada surat tembusan ke Dinas Pendidikan bahwa mau mengsup buku buku LKS tersebut ke sekolah -sekolahan, jawab nya ‘tidak ada mas terkait izin ataupun surat tembusan ke Dinas Pendidikan’ , kata Midi menirukan oknum distributor.

Masih teringat jelas, beberapa bulan yang lalu Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo telah menyampaikan kepada seluruh instansi Pendidikan di Lampung Timur, untuk tidak ada lagi penjualan buku dan tidak ada yang nama nya swadanya apapun yang berbentuk pungli

Jika ada salah satu kepala sekolah yang diduga melakukan pungli maka Bupati akan segera mengambil tindak tegas dengan mecopot kepala sekolah tersebut dan menurunkan menjadi guru biasa. (Muntiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed