oleh

Oknum Polisi Arogansi, FWK Lampung Desak Polres Tuba Minta Maaf

Ilustrasi kekerasan kepada insan Pers

lintasberita.id- Forum Wartawan Kompeten (FWK) Provinsi Lampung mengambil sikap atas insiden yang terjadi terhadap dua wartawan harian liputan wilayah Tulang bawang Barat (Tubaba) yang menerima perlakuan arogansi dari lima oknum anggota Polres Tulang Bawang (Tuba).

Jumadi MR Ketua Forum Wartawan Kompeten Lampung di dampingi Hasbulloh,ZS, mendesak Polres Tuba untuk meminta maaf secara langsung dan terbuka. Permintaan maaf tersebut lantaran adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang -undang Pers nomor 40 Tahun 1999.

“Yaitu, sesuai hasil rapat pengurus dan anggota FWK, pada prinsipnya harus ada permintaan maaf atas insiden tersebut,” kata Jumadi, Kamis, (25/7/2019).

Permintaan maaf tersebut menjadi poin penting dalam sikap FWK Lampung, sehingga hal serupa tidak akan kembali terjadi seperti sikap arogansi lima oknum anggota Polres Tuba yang membentak serta menggeledah wartawan, bahkan menuduh wartawan tersebut mabuk.

Berikut sikap yang diambil FWK Provinsi Lampung :

Mendesak kepada Kapolres Tuba untuk menindak tegas beberapa oknum petugas yang dengan sengaja melanggar kemerdekaan Pers dengan cara bersikap arogansi, membentak dan mengintimidasi, kerja wartawan.

Dalam hal ini oknum petugas diatas melanggar UU Pers 40/1999, khususnya pasa Pasal 4 ayat (1). Dalam pasal itu, disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Penjelasannya, pers bebas dan tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU Pers sangat jelas disebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Dalam Pasal 18 UU Pers disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Beberapa oknum Polres Tuba yang terlibat diharapkan meminta maaf secara langsung dan terbuka kepada dua jurnalis yang telah melakukan tindakan tersebut diatas. FWK mendesak semua pihak untuk selalu menghormati perundang-undangan yang berlaku dan melindungi tugas Jurnalis dalam menjalankan profesinya.

“Kami meminta kepada Kapolres Tuba, bahwa kasus ini untuk shocktherapi kepada seluruh jajaran agar semua pihak menghormati UU Pers. Hal ini agar seluruh jajaran kepolisian menghormati perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia, serta menjaga martabat dan citra kepolisian.”jelasnya.

Pernyataan ini kemudian dilanjutkan dengan kalimat untuk segera disikapi dan dijawab, selama 2×24 jam kepada Kapolres Tuba. Jika belum ada tindakan nyata dari pernyataan sikap ini, maka seluruh pengurus FWK Lampung beserta para wartawan akan melakukan langkah lain hingga ke Mabes Polri.

“Kami sampaikan, sikap secara organisasi ini agar saling menghormati bahwa insan pers mitra polri dan dilindungi oleh Undang -undang dalam meliput kegiatan jurnalistiknya,” timpal Jumadi. (Khoiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed