Headline Kriminal

OTT Bupati Lamsel, Jusuf Kalla Prihatin

foto: ekosam

Bandar Lampung, Lintasberita- Setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dugaan suap proyek infrastruktur. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), mengaku sangat prihatin atas terhadap kasus yang menimpa Bupati Lampung Selatan Zainudi Hasan dan mengedepankan proses hukum asas praduga tak bersalah.

Namun pihaknya harus tetap mengedepankan proses hukum azas praduga tak bersalah terkait adanya masalah tersebut. “Tentu kami prihatin, tapi lihat dulu proses hukumnya. Tentu kita mengedepakan praduga tidak bersalah,” kata Wapres RI Jusuf Kalla (JK), usai membuka Rapat Kerja Nasional Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti), di Swiss Bell Hotel, Bandar Lampung, Sabtu (28/7)

Wapres mengatakan langkah pemerintah menanggapi kasus OTT yang menimpa adik kandung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan tersebut, tetap berjalan sesuai dengan sistem yang berlaku. Ketika ditanya, apakah ada obrolan pribadi antara Wapres dan Zulkifli Hasan saat satu pesawat menuju ke Provinsi Lampung? JK mengaku tidak ada obrolon khusus menyangkut kasus OTT yang menimpa adik kandung Zulkifli Hasan.

Diberitakan sebelumnya, selain Ketua Partai Zainudin Hasan, ikut juga diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yakni Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho, Kepala Dinas Pendidikan Lamsel Thomas Amriko dan Kadis PU Lamsel Anjas Asmara, serta Gilang Ramadhan salah satu pengusaha di Lampung.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, sebagai tersangka kasus korupsi. Dia ditetapkan tersangka dugaan suap proyek infrastruktur. “KPK meningkatkan status pemeriksaan serta menetapkan empat tersangka, yaitu GR, ZH (Zainuddin), ABN, dan AA,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Jumat (27/7).

Akibat pernangkapan tersebut, kelima pejabat Lampung Selatan tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka, dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (sam)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

80 − 79 =