Home / Daerah / Pemkab Pesibar Sosialisasikan Penyesuaian NJOP PBB Perdesaan dan Perkantoran

Pemkab Pesibar Sosialisasikan Penyesuaian NJOP PBB Perdesaan dan Perkantoran

Pesisir Barat, Lintasberita- Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal menghadiri sosialisasi penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB sektor perdesaan dan perkantoran (PBB2P) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tahun 2018, di Gedung Darma Wanita, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (3/4).

Dalam sambutannya, Agus menyampailan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pajak dan retribusi yang ada di daerah masing-masing.

“Kepada semua pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesibar, PBB2P sangat berpotensi meningkatkan PAD. Apabila aparatur pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut harus selalu diiringi dengan pemberian data objek dan subjek pajak PBB-P2 yang ril sesuai dengan keadaan sebenarnya,” ujarnya.

Agus, dalam pidatonya mengucapan terima kasih kepada aparat di tingkat pekon, kelurahan, kecamatan, dan OPD yang telah bahu membahu sehingga sebagian besar target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2017 dapat tercapai. Dan khusus bagi kecamatan yang pada tahun anggaran sebelumnya belum lunas, agar dapat segera dipenuhi kewajibannya mengingat realisasi PBB-P2 menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja aparatur.

“Apabila semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan yang nyata. Salah satu upaya untuk meningkatkan realisasi PBB-P2 adalah dengan menyesuaikan NJOP di Kabupaten Pesibar wajib untuk dilakukan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan harga pasar tanah dan bangunan di Kabupaten Pesibar sudah tidak relevan dengan NJOP yang selama ini diterapkan menjadi dasar perhitungan PBB-P2,” jelasnya.

Masih menurut Agus, bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, disebutkan bahwa PBB-P2 adalah salah satu jenis pajak daerah yang dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesibar nomor 19 tahun 2016 tentang Pajak Daerah, dalam kurun waktu 3 tahun, NJOP bisa disesuaikan kembali sesuai perkembangan pasar.

“Kepada peratin dan camat agar bisa mendata wajib pajak, begitu juga dengan Bappeda agar bisa mencatatat wajib pajak potensial sehingga di kemudian hari tidak ada permasalahan. Dan diharapkan semua target bisa tercapai 100 persen pada tahun 2018, sesuai dengan target kabupaten,” tandasnya. (re)

Baca Juga

LPPD Tuba Desak Pemkab Terapkan Regulasi Pendistribusian Elpiji 3Kg

Tulangbawang,  Lintasberita- DPD LSM Lembaga Peduli Pembangunan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulangbawang mendesak Pemerintah Kabupaten Tulangbawang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Send this to friend