Headline

Penggelapan Rp 2,3 Milyar, Forum Buruh Akan Laporkan  Koperasi TKBM Panjang Ke Polda Lampung

RDP di DPD RI terkait dana BPJS Rp. 2,3 Milyar (ft. Istw)

Jakarta, LB- Kasus Koperasi TKBM panjang kembali menemui babak baru, kini permasalahan tersebut melebar dalam Rapat Dengar Pendapat  (RDP) di DPD RI, bersama Bareskrim Mabes Polri dan Polda Lampung RPD  membahas Sainin Nurjaya juga terkait indikasi pengelapan anggaran BPJS sebesar Rp. 2,3 Milyar oleh Koperasi.

‎”Dampak dari tidak disetornya dana BPJS oleh Koperasi TKBM, adalah macetnya layanan santunan kematian maupun sakit terhadap buruh pelabuhan panjang,” kata Andi Surya.

‎Perwakilan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Edward Suhendar‎ mengakui bahwa pihaknya memang belum membayarkan dana BPJS.  “Betul, kami belum bisa membayar sejumlah Rp 2.3 milyar dana santunan terhitung Desember 2017”, ujarnya dalam RDP  di DPD RI Senayan Jakarta (14/03) lalu.‎

Sementara itu, Kepala BPJS Lampung Heru Subroto mengatakan, ‎apabila  dana BPJS ini sudah disetor Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat (APBMI) dan tidak diserahkan kepada BPJS, maka ini merupakan indikasi kriminal. ‎

“Oleh karenanya, kami himbau Koperasi segera melakukan pembayaran agar BPJS dapat memberi santunan kepada waris buruh yang wafat,” kata Heru Subroto.

Dalam kesempatan itu juga, Senator Andi Surya menambahkan, berdasarkan laporan forum buruh ‎dan BPJS Lampung, bahwa ada 10 orang buruh yang salah satunya  mengalami kecelakaan kerja dan  meninggal dunia namun tidak mendapatkan santunan lantaran Koperasi TKBM macet pembayarannya.

“‎Padahal Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) tertib membayar kewajibannya kepada Koperasi TKBM,” kata Andi Surya.

‎Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Pelabuhan Panjang, HS Tanjung membeberkan, bahwa pihaknya secara tertib telah menyetor seluruh biaya yang menjadi beban kepada Koperasi.

“Kami bayar beban itu, bukan hanya untuk BPJS tetapi semua beban upah buruh sudah diserahkan secara terjadwal,” kata HS Tanjung.‎

Kemudian, Ketua Forum Buruh  Agus menyatakan, masalah dana BPJS ini akan menjadi persoalan baru bagi Sainin Nurjaya.

“Kami bersama pengacara buruh sudah menyusun laporan pengaduan kepada Polda Lampung terkait dana BPJS ini,” terangnya.‎

RDP dihadiri oleh kementerian terkait, Koperasi UMKM, Ketenagakerjaan dan Perhubungan, dihadiri perwakilan Bareskrim, Dirkrimsus Polda Lampung, Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung, dan Anggota MPR/  DPD RI. (Team/rls)

Add Comment

Click here to post a comment

24 − 19 =

Lintas Berita di Twitter