oleh

Pjs. Bupati Pesibar Ikuti Vicon RUU Cipja Oleh Mendagri

Lintasberita.id- Pjs. Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Achmad Chrisna Putra mengikuti Vicon tentang RUU Cipta Kerja oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ,di Ruang Batu Gughi, Rabu (14/10/2020).

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, bahwa RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam hal itu, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Secara substansi, RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia. Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU Cipta Kerja. Karena beberapa poin RUU Cipta Kerja juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial,” ungkapnya.

Sementara disektor ketenagakerjaan, kata dia, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan.

“Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan. Di dalam itu, pemerintah juga berencana menghapus skema PHK, dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial,” jelasnya.

Maaih kata dia, Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah.

“Secara keseluruhan RUU yang disusun dengan metode itu, terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal dari yang sebelumnya 15 Bab dengan 185 pasal. Jadi, secara keseluruhan, ada 1.203 pasal dari 73 UU terkait dan terbagi atas 7,197 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang terdampak RUU tersebut,” pungkaanya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Kapolres Lambar-Pesibar, Kajari Liwa, Dandim 0422 Lambar-Pesibar, Asisten I, Kaban Kesbangpol, Kepala Dinas KP dan PR, Kepala Dinas Bapeda, Kepala Dinas Disnakertrans, Kepala Dinas Koprindag dan Kabag Hukum. (Ton/Ko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed