oleh

“Polemik BPNT” KAKPJ Minta Kadinsos Bandar Lampung Mundur

lintasberita.id- Komite Aksi Kawal Program Jokowi (KAKPJ) menuntut Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Bandar Lampung untuk mundur dari jabatannya, Tuntutan mundur tersebut terkait dengan dugaan penyimpangan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sesuai dengan nilai baged Bansos sebesar Rp110 ribu per- KPM setiap bulannya.

“Ada keluarga penerima manfaat hanya menerima 7 Kg beras, dan 1,5 Kg telur oleh penyalur dan ada juga yang hanya mendapatkan 5 kg beras dan 1,5 Kg telur, ada pula yang mendapatkan hanya 5 Kg beras dan 1 Kg telur. Sedangkan beras itu hanya berkualitas medium. Ada apa ini, hingga teganya memakan hak rakyat kecil,” kata koordinator lapangan, Faizal dalam orasinya di depan kantor Walikota Bandar Lampung, Selasa (15/10/2019).

Dalam aksi tersebut, diungkapkan juga hasil temuan di lapangan oleh KAKPJ, dimana KPM dalam pengambilan BPNT hanya diberikan struk dan mengambil di warung. Kemudian ada yang mengambil BPNT dengan dikoordinir lewat pendamping.

“KPM sebagai rakyat kecil hanya bisa pasrah dengan kondisi keterpaksaan mengikuti permainan yang diterapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu terindikasi ada keterlibatan oknum pegawai Bank penyalur, dimana pencairan BPNT di e-warong adalah binaan bank penyalur, tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal dalam penunjukan e-warong sudah jelas, ada perjanjian kerjasama antara pihak e-warong dan Bank penyalur sebagai SOP dalam pencairan BPNT oleh KPM di e-warong,” papar Faizal seraya mempertanyakan implementasi tupoksi Bank penyalur.

Untuk itu, lanjut Faizal. Dengan tegas menuntut untuk segera diperiksa dan diadili Kabid dan Kadinsos Kota Bandar Lampung yang menangani BPNT di Kota Bandar Lampung.

“Harga mati dari kami yakni, usut tuntas dugaan penyelewengan aliran dana BPNT. Selain itu, kembalikan system penyaluran BPNT sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pedoman penyaluran.
Periksa dan adili Direktur Bank Indonesia Lampung,” pungkas Faizal.

Sementara, salah seorang peserta aksi Heri Usman menyatakan, aksi ini akan terus dilakukan hingga tuntutan pengusutan terhadap dugaan penyimpangan BPNT dilakukan secara tuntas dan komprehensif oleh pihak terkait, terlebih oleh aparat penegak hukum.

“Dugaan penyelewengan BPNT ini tidak saja terjadi di Kota Bandar Lampung, namun masif terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Pola dan modus yang dilakukan persis, dengan iming-iming fee ke pihak terkait di lapangan,” kata aktifis berambut gondrong itu.

Heri juga mengatakan, dalam setiap temuan dan aksi, selalu dikoordinasikan dengan relawan Jokowi pusat. “Ini program Jokowi yang menyentuh langsung masyarakat kecil. Jangan sampai hak wong cilik ini terus-terusan dirampas oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” timpalnya.

Usai menggelar aksi di kantor Walikota Bandar Lampung, KAKPJ kemudian melanjutkan aksinya di kantor Bank Indonesia Bandar Lampung. Selain itu dalam waktu dekat akan melakukan audiensi langsung dengan Presiden Joko Widodo terkait temuan penyaluran BPNT di Lampung. (Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed