oleh

Polemik Dana Desa Bukit Raya, Upah Pekerja Tak Sesuai HOK

Lintasberita- Polemik terkait carut marutnya pengelolaan anggaran dana desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Bukit Raya, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Damin nampaknya bakal berbuntut panjang.

Pasalnya, terkait masalah pengelolaan anggaran dana desa tersebut, Camat Marga Sekampung Suparman seolah terlihat sangat sibuk dengan alasan mengurusi Covid-19, hingga tidak bisa meluangkan waktunya sedikit untuk memberikan tanggapanya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat, Junaidi saat dimintai keterangan diruang kerjanya mengatakan, bahwa dirinya akan segera turun kelokasi pekerjaan yang menjadi permaslahan dalam pemberitaan dimedia ini.

“Saya sudah dengar dari Pendamping Desa tentang berita Desa Bukit Raya, namun saya belum bisa memastikan, karena saya belum ketemu dengan pak Kades Damin,” kata Junaidi, Jum’at (29/5/2020).

“Saya minta untuk bersabar sampai hari Senin, akan saya telusuri kebenaran nya. Lagi pula saya belum tau tempatnya dan dusun berapa dan pekerjaannya seperti apa, saya harap bisa bersabar sampai hari Senin dan nanti saya kasih kabar,” timpal Junaidi.

Berdasarkan temuan media ini, bahwa anggaran dana desa di desa Bukit Raya yang bernilai ratusan juta rupiah itu, pekerjaannya di borongkan dengan warga Rp10,000., permeter untuk penggalian dan Rp35.000., permeter untuk pemasangan draenase. Nilai tetsebut tentunya sangat jauh dengan tujuan dana desa, yakni mensejahtrakan masyarakat desa.

Diberitakan sebelumnya, pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang seperti tak masuk diakal sang Kades. Seolah Kades Damin punya peraturan tersendiri.

Berdasarkan temuan media ini, bahwa anggaran dana desa di desa Bukit Raya yang bernilai ratusan juta rupiah itu, pekerjaannya di borongkan dengan warga Rp10,000., permeter untuk penggalian dan Rp35.000., permeter untuk pemasangan draenase. Nilai tersebut tentunya sangat jauh standar upah HOK (Harian Orang Kerja) dan tujuan dana desa itu sendiri yakni mensejatrahkan masyarakat desa.

Menurut sumber media ini, jika warga setempat tidak mau mengerjakan maka akan diberikan kepada orang lain.

“Seperti halnya yang ada di Dusun 2,” kata narasumber yang enggan di sebut kan namanya. Jum’at (15/5/2020).

Masih di desa Bukit Raya, di dusun 4 seorang bapak tua yang sedang bekerja borong mengeluh terkait upah borong yang diberikan kepanya.

“Ini borongan, kalau kami tidak nguber nanti kami rugi, Rp35.000., sekarang ini cukup apa mas, dan juga saya dengar di tempat lain masih ada yang 100,000 sehari. Kok di tempat kami borongan, apa ia mas upah kerjanya seperti itu,” kata tukang tersebut. (Muntiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed