oleh

“Polemik Desa Bukit Raya” Jabatan Camat Marga Sekampung Dipertanyakan

Lintasberita.id- Jabatan Camat Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur nampaknya perlu dipertanyakan. Pasalnya, Suparman selaku Camat seolah tidak mempunyai nyali untuk memanggil dan menindak lanjuti terkait temuan pengelolaan anggaran dana desa di desa Bukit Raya tahun 2020.

Diperjelas, ketika Kades Bukit Raya, Damin enggan menuruti perintah sang Camat. Saat itu Camat Suparman mencoba menghubungi Damin melalui telpon untuk segera datang menghadap untuk memberikan klarifikasi, Damin pun menjawab “Ya pak nunggu teman sebentar” tetapi sampai sore, (6/4) Damin tak kunjung datang ke hadapan Camat.

Tidak sampai disitu saja, saat dihubungi via telpon oleh media ini, Camat Suparman mengatakan sudah mengklarifikasi permasalahan tersebut dan Damin menyatakan kepadanya jika semua sudah sesuai dengan SPJ (Surat Pertanggung jawaban).

Akhirnya Camat mengajak bertemu media ini untuk melihat temuan yang dimaksud. Setelah bertemu, Camat Suparman mendengarkan dan terlihat sangat serius melihat temuan yang disimpan dengan vedio itu.

“Nanti saya temuin Damin lagi, supaya bisa klarifikasi kembali. Dan saya minta bersabar dan minta waktu untuk klarifikasi ulang dengan Damin agar semuanya bisa jelas,” kata Suparman di ruang kerjanya, (28/5).

Selasa (16/6), media ini kembali mengklarifikasi kepada Camat Suparman terkait tindak lanjut untuk mengkalrifikasi dan mempertemukan media ini dengan Damin.

“Saya sudah sampaikan sama Damiin, apa sampean (media ini,-red) belum di telpon pak Damin. Kalau enggak sampian kerumahnya aja temuin di rumahnya. Setiap saya bilang sama pak Damin selalu mengatakan sudah sesuai SPJ dan saya sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Suparman.

Berdasarkan temuan media ini, bahwa anggaran dana desa di desa Bukit Raya yang bernilai ratusan juta rupiah itu, pekerjaannya di borongkan dengan warga Rp10,000., permeter untuk penggalian dan Rp35.000., permeter untuk pemasangan draenase. Nilai tersebut tentunya sangat jauh standar upah HOK (Harian Orang Kerja) dan tujuan dana desa itu sendiri yakni mensejatrahkan masyarakat desa.

Menurut sumber media ini, jika warga setempat tidak mau mengerjakan maka akan diberikan kepada orang lain. “Seperti halnya yang ada di Dusun 2,” kata narasumber yang enggan disebutkan namanya. Jum’at (15/5).

Masih di desa Bukit Raya, di dusun 4 seorang bapak tua yang sedang bekerja borong mengeluh terkait upah borong yang diberikan kepanya. “Ini borongan, kalau kami tidak nguber nanti kami rugi, Rp35.000., sekarang ini cukup apa mas, dan juga saya dengar di tempat lain masih ada yang Rp100,000 sehari. Kok di tempat kami borongan, apa ia mas upah kerjanya seperti itu,” kata tukang tersebut. (Muntiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed