oleh

Presiden BEM-FH UBL Respon Kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri

Lintasberita.id- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bandar Lampung (UBL) merespon baik dengan kehadiran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Lampung Kamis, 6 Agustus 2020. Firli menyerukan urgensi perwujudan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih dari politik uang.

Menurut Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Afat Fadly, bahwa kehadiran Ketua KPK Firli Bahuri seharusnya di interpretasikan sebagai Kenormalan Baru Pilkada tanpa politik uang.

“Mengingat 9 Desember 2020 akan ada 8 Kabupaten/ Kota di Lampung yang bersiap menggelar konstelasi Pilkada, sehingga praktik money politik saat pandemi berpotensi meningkat. Karna kondisi ekonomi yang sedang lesu dan kurangnya edukasi politik di akibatkan keterbatasan mobilitas,” kata Afat Fadly, Jum’at (7/8/2020).

Ia menambahkan, dalam catatan Provinsi Lampung menempati urutan kedelapan daerah terkorup se-Indonesia. Sedangkan di Pulau Sumatera, Lampung urutan ketiga setelah Sumatera Utara sebayak 64 kasus, Riau dan Kepulauan Riau 51 kasus dan Lampung sebanyak 30 kasus.

“Tentu mahalnya cost politic yang berorientasi pada politik uang menyebabkan 5 Kepala Daerah di Lampung baru baru ini dijerat oleh lembaga antirasuah. Bila praktik ini dilakukan secara terus menerus maka bukan tidak mungkin di sepanjang tahun 2020/2025 kita akan melihat kembali pertunjukan OTT di Lampung. Sudah seharusnya ketergantungan memilih masyarakat terhadap calon-calon Ekeskutif dan legislator bukan hanya sekedar jumblah materi,” jelasnya.

“Pasca Orde Baru, amanat Reformasi menuju pada Demokrasi pemilihan Kepala Daerah langsung. Substansi dari Demokrasi langsung adalah mempertunjukan visi misi dan menguji pikiran para kontestan pilkada, sehingga pemenang pilkada mampu menangani permasalahan sosial yang sangat kompleks,” timpalnya.

Ia berharap, ke depan para calon Kepala Daerah di Lampung yang nantinya di tetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan praktik politik uang.

“Mari kita mulai dengan kenormalan baru demokrasi tanpa politik uang. Berikan pertunjukan ide, gagasan, visi misi agar mencerdaskan masyarakat dan kembali merekonstruksi citra Lampung di Indonesia,” ajak Afat Fadly.

Sebagaimana diketahui, dalam kunjungannya ke Lampung, Ketua KPK Firli Bahuri menyerukan urgensi perwujudan Pilkada yang bersih. Seruan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung, yang berlangsung di Kota Bandar Lampung.

Selain soal pilkada, Firli juga membahas kemajuan upaya implementasi program pencegahan korupsi di Lampung selama tahun 2019 sampai pertengahan 2020.

Hadir dalam rapat adalah Gubernur Provinsi Lampung, seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Lampung, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Lampung.

Pelaksanaan Pilkada bersih, menurut Firli, sangat penting karena dari pengalaman KPK pilkada bagaikan ajang penciptaan koruptor baru. Tidak lama seusai terpilih, sejumlah kepala daerah berbaris bergantian menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

“Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi. 124 di antaranya ditangani KPK. Sementara itu, untuk Lampung, antara tahun 2016 sampai 2019, telah 5 (lima) kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK,” kata Firli.

KPK, lanjut Firli, mengedepankan konsep three prongs approaches dalam mengawal Pilkada bersih. Pertama, pendekatan represif. cara ini bertujuan menimbulkan efek jera, sehingga orang takut korupsi. Kedua, pendekatan pencegahan. Yaitu dengan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan, sehingga orang tidak bisa korupsi.

“Dan, ketiga, pendekatan edukasi dan kampanye publik. Metode ini menyasar kerubahan kesadaran masyarakat, sehingga orang tidak mau melakukan korupsi,” ujarnya.

Untuk lingkup Lampung, selama 2018 hingga pertengahan 2020, KPK telah menerima 385 pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Lampung merupakan provinsi teratas ketiga di Wilayah Sumatera dengan pengaduan masyarakat terbanyak.

Oleh karena itu, kata Firli, dalam waktu tak terlalu lama, KPK akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan Layanan Pengaduan Provinsi Lampung ke dalam whistle blowing system yang ada dalam aplikasi Kanal Pengaduan Masyarakat KPK. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed