oleh

Proyek Jalan Sidoarjo- Bratayuda Tanggung Jawab Dinas PUPR Way Kanan

Gambar kantor rekanan dan kondisi jalan yang rusak

lintasberita.id- Terkait peningkatan jalan Sidoarjo -Bratayuda, Blambangan Umpu, Way Kanan yang menggunakan anggaran APBD 2018 sudah terlihat rusak parah. Tak hanya itu saja yang menjadi perhatian, pagu anggaran yang digunakan cukup besar yakni mencapai Rp5 Milyar.

Sesuai dengan dokumen Unit Layanan Pengadaan (ULP) tertanggal 9 Februari 2018 dengan nomor 009/11/ULP-WK/2018, pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT Firnando Aksal Karya, dengan pagu penawaran Rp4,9 Miliar atau kurang lebih 0,8 dari pagu anggaran.

Hasil temuan tim, kantor PT Firnando Aksal Karya, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Gang Burung Nuri No. 19, Gedong Air – Bandar Lampung merupakan sebuah rumah tanpa plang nama perusahaan, melainkan plang yang terpasang bertuliskan Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Putra Bangsa.

Menurut Pengamat Hukum dari Universitas Lampung (Unila) Yusdiyanto mengatakan, bahwa perusahan pemenang tender harusnya merupakan perusahaan yang keseluruhannya sudah terverifikasi.

“Berdasar Perpres (Peraturan Presiden) jelas, perusaan pemenang tender harusnya terverifikasi seperti dari alamatnya, hingga pelaksananya, misalkan perusahaan tersebut fiktip, itu menjadi sebuah kesalahan,” ungkapnya. Rabu (24/7/2019).

“Artinya ada perbuatan yang tidak benar, hingga terjadinya permasalahan itu, kalau saya melihat jika masalah itu sudah masuk ke pintu hukum,” timpalnya.

Lanjut Yusdiyanto, jika persaalan tersebut setelah verifikasi dan dinyatakan kurang atau pun yang lain, mestinya ada pihak- pihak di wilayah Dinas terkait harus memberi penjelasan.

“Poinnya, semua pekerjaan yang menggunakan uang Negara ya.. harus terbuka, transparan, bisa dimintai keterangan dan pertanggung jawabannya,” pungkas Yusdiyanto.

Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan beberapa tahap kerja mulai dari evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan lain-lain bernomor 010/BAPK/POKJA I-KTR/ULP/2018, maka pertanggal 9 Mei 2018 dibuat berita acara pembuktian klarifikasi dan negosiasi nomor 010/NEGO/POKJA I-KTR/ULP/2018 maka kelompok kerja 1 konstruksi ULP Pemkab Waykanan memutuskan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang.

Setelah kurun waktu dari penandatanganan surat perintah kerja sampai dengan proses pekerjaan dan masa pemeliharaan, hasil pantauan redaksi media ini diidentifikasi dugaan masalah.

Masalah tersebut diduga dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dan menyebabkan belum satu tahun pekerjaan sebagian badan jalan rusak parah, dalam hal ini tim investigasi meminta kepada pihak-pihak terkait melakukan audit ke lapangan.

Dasar audit tersebut, berdasarkan daftar kuantitas yang telah ditetapkan seperti, daftar kuantitas galian perkerasan berbutir sebesar 105,8 M3, Lapis Pondasi Agregat A sebesar 672,0 M3, Lapis Pondasi Agregat B 794,5 M3, Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair 12,100 Liter, Lapis Perekat – Aspal Cair 487,5 Liter, Laston Lapis Antara(AC-AB) sebesar 1684,3 Ton, Lapis Pondasi/Perata Penetrasi Macadam 17,5 M3.

Selain daftar kuantitas diatas, ada juga spesifikasi Beton Mutu Sedang sebesar 1,8 M3, Baja Tulangan U 24 polos sebesar 189,2 Kg dan Pasangan Batu 7,9 M3.

Menanggapi permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Way Kanan Saipul, S.sos mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui teknis dari pengerjaan proyek yang dimaksud. “Saya selaku Sekda hanya tau mengenai sistem penganggarannya saja, tapi dalam dalam sistem pelelangan, hingga penetapan pemenang rekanan proyek, teknis pengawasan, teknis perencanaan, dan pelaksanaan tidak paham,” kata Saipul melalui sambungan Teleponnya, Senin (22/7) lalu.

“Secara teknis saya tidak juga mempunyai bahan dan tidak paham terkait proyek tersebut, jadi saya tidak paham secara teknis jalan itu bisa rusak, rusaknya seberapa, seperti apa, apakah sudah lepas atau masih dari tanggungan retensi dana, ya kan saya gak punya data itu,” timpal Saipul.

Saipul juga menyarankan untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut kepada pihak terkait, seperti Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK), Pokja, Kabid Binamarga Dinas PUPR Waykanan, dan Kadis PUPR Way Kanan.

“Jika saya tanya dengan mereka, saya tidak bisa menjelaskan, karna bicara teknis saya tidak paham. Nanti salah juga saya. Bukan gak mau, kalau saya terbuka,” terangnya.

“Kalau saya teknis gak paham, ampun minta maaf lah saya. Kalau saya menyerah betul, bagaimana mau menjelaskannya, coba di telusuri PPK nya, ada Kabid Binamarganya, atau Ke Kadisnya,” kata Saipul. (Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed