oleh

Salah Kaprah, CV.Tubaba Raya Farm Main Bangun Kandang Ayam

Lintasberita.id- Terkait pembangunan kandang ayam petelur yang berada di Tiyuh Tirta Makmur, Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba). Pihak investor diduga salah mengartikan hasil rapat tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD).

Sebelumnya, Ronny, pemilik CV. Tubaba Raya Farm tersebut menyatakan, pihaknya melakukan pembangunan kandang ayam itu karena sudah melakukan rapat TKPRD dan telah mengantongi rekomendasinya meskipun IMB belum dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PPTSP).

Menyikapi hal tersebut, Gustam Efendi, MT selaku Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tubaba, memang mengakui jika kandang ayam petelur milik PT. Tubaba Raya Farm sudah melangsungkan rapat TKPRD, namun pihaknya tidak pernah menyatakan ataupun menyampaikan kepada pihak Investor ataupun yang mewakili kalau setelah rapat tersebut diperbolehkan membangun, karena hasil rapat TKPRD tersebut hanya menjadi dasar Dinas PUPR untuk merekomemdasikan ke Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PPTSP).

“Hasil rapat TKPRD tersebut bukan menyatakan bahwa Investor langsung diperbolehkan membangun, namun hanya sebatas persetujuan dan rekomendasi bahwa pihak Investor boleh kalau akan membangun di Lokasi tersebut karena dinyatakan tidak melanggar GSB. Dan saya tekankan sekali lagi hasil rapat TKPRD itu dibolehkan kalau akan membangun bukan diperbolehkan langsung membangun atas dasar rekomendasi hasil rapat TKPRD, itu yang perlu digaris bawahi,” ungkap Gustam kepada Lintasberita.id saat dijumpai diruang kerjanya pada Kamis, 16 April 2020 sekira Pukul 11.30 WIB.

Gustam menjelaskan, hasil rapat TKPRD tersebut untuk penentuan diperbolehkan atau pun tidaknya Investor membangun, namun untuk perizinan itu sepenuhnya menjadi hak Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PPTSP).

“Sebab semua yang dikeluar oleh Dinas terkait lainnya itu hanya sebatas rekomendasi ke Dinas PM&PPTSP untuk menjadi acuan dalam penerbitan IMB dan setelah IMB keluar baru pihak Investor bisa memulai pembangunan, biasanya sembari menunggu proses IMB, kalau Pihak Investor sudah mau membangun, Dinas Perizinan mengeluarkan IMB sementara baru pelaku usaha bisa melangsungkan pembangunan. Saya dengar insvestor itu kan sudah skala besar dan Nasional, masa begitu saja tidak tahu.” pungkasnya. (Khoiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed