oleh

Salah Tangkap, Polres Dan Kejari Lampura Harus Bayar Ganti Rugi Rp.222 Juta

ilustrasi putusan hakim pengadilan

Lintasberita.id- Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara harus membayar ganti rugi sebesar Rp222 juta kepada Oman Abdurohman (51) warga Kampung Sangereng, Dusun Telaga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, lantaran menjadi korban salah tangkap.

Gugatan tersebut diajukan oleh Oman lantaran mulai dari Pengadilan Negeri Kotabumi hingga Mahkamah Agung menyatakan Oman tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan yang disangkakan padanya.

Besaran ganti rugi ini lebih rendah Rp100 juta dari tuntutan yang diajukan, sebelumnya korban menggugat kerugian materil dan non materil sebesar Rp322 juta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan Lampung Utara.

Oman ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di rumah Budi Yuswo Santoso alias Haji Nanang di Dusun V Dorowati, Desa Penagan Ratu, Abung Timur, Lampung Utara, pada 22 Agustus 2017.

Oman sempat mengalami luka tembak di kakinya, dan terpaksa harus menghabiskan 10 bulan di dalam bui sebelum dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Keputusan ganti rugi ini diputuskan dalam sidang lanjutan yang dipimpin oleh hakim tunggal Iman Munandar. Dalam amar putusannya, Imam Munandar menyatakan agar Termohon I (Polres Lampung Utara) dan Temohon II (Kejari Lampung Utara) membayar uang sebesar kerugian Nyata/Material dan Immaterial atas diri Pemohon (Oman) sebesar Rp 222 juta.

Jika dibandingkan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Oman yang mencapai Rp322 juta, jumlah ini jauh lebih ringan. Keputusan ini merupakan keputusan akhir dan tidak ada lagi upaya hukum setelah ini.

“Uang kerugian dibayar oleh termohon kepada pemohon secara tunai. Putusan ini bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi,” jelas Imam.

Keputusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengabulkan sebagian tuntutan Oman disambut baik oleh kuasa hukum, menurut M. Idranfran, bahwa keputusan tersebut mencerminkan profesionalitas pimpinan sidang dalam bekerja.‎

“Ini membuktikan kepada masyarakat bahwa jika tidak ada keadilan dalam proses penegakan hukum, ada jalan keluarnya, yakni melalui proses pra peradilan,” ungkapnya. (Red/trs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed