Headline Tulang Bawang Barat

Saling Tuding, Diduga Oknum PNS Guru Tak Aktif Masih Terima Gaji

foto: ilustrasi (by:ekosam)
Ilustrasi Oknum PNS Guru tak aktif masih terima gaji

lintasberita.id- Terkait polemik tidak aktifnya oknum guru yang berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) selama satu tahun lebih, membuat sejumlah pihak saling tuding terkait keberadaan surat pemberitahuan dari Kepala sekolah atas tidak aktifnya oknum guru tersebut sejak tanggal 23 Agustus 2018.

Diantaranya Amrulah, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun 2018, yang mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait tidak aktifnya oknum guru yang berstatus PNS di salah satu sekolah di Kabupaten Tubaba.

“Selama saya menjabat sebagai Kadisdik Tubaba saya tidak pernah menerima surat apapun terkait PNS yang tidak aktif itu, jadi jangan ada yang bilang kalau surat itu mandek di saya, karena saya tidak pernah menerima surat apapun baik dari UPTD ataupun dari Kepala Sekolah, bisa jadi itu permainan pegawai dibawah,” ujarnya.

Bahkan Amrulah mengancam akan membawa permasalahan ini keranah hukum, jika namanya dikait-kaitkan dalam mandeknya proses penindakan bagi PNS yang sudah setahun tidak aktif namun gajinya masih terus mengalir tersebut.

“Bisa saya tuntut orang yang bilang bahwa surat itu diberikan sama saya, dia tidak bisa bicara seperti itu jika tidak punya bukti surat masuk kepada saya, dan itu bisa di cek saja di Dinas Pendidikan, ” tegas Amrulah saat dijumpai waktu lalu.

Disisi lain pihak UPTD saat dijumpai menyampaikan, surat pemberitahuan tersebut sudah diserahkan kepada Jumadi salah seorang Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tubaba.

“Begitu Kepala Sekolah menyerahkan surat itu kepada saya, langsung saya bawa ke Dinas Pendidikan dan saya serahkan ke Pak Jumadi, namun untuk waktunya kapan saya lupa, yang pasti tidak lama dari surat itu dibuat, dan terkait kelanjutan surat itu juga belum ada informasi apa-apa dari dinas pendidikan, padahal sudah satu tahun,” ujar UPTD setempat.

Melihat hal itu, membuat sejumlah pihak mendesak Pemkab Tubaba melalui instansi terkait harus bertidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengatur tentang kewajiban dan pelanggaran bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) di Republik Indonesia,

“Mengingat oknum PNS tersebut sudah tidak aktif bukan lagi 46 hari namun sudah lebih dari satu tahun dan diduga gaji oknum PNS tersebut masih terus mengalir hingga saat ini, jadi kami berharap agar Pemkab dapat bertindak, jangan sampai menimbulkan kesan adanya unsur pembiaran dan bahkan malah ikut membantu mengeluarkan gaji oknum PNS yang tidak pernah aktif tetsebut,” tegas SM selaku Kontrol Sosial di Kabupaten Tubaba. (Khoiri)

Add Comment

Click here to post a comment

− 3 = 6

Lintas Berita di Twitter