Ruwa Jurai

Sejumlah Pimpinan Media Online Pertanyakan Pemutusan Kerjasama Biro Humas Pemprov Lampung

Pintu gerbang kantor Pemerintahan Provinsi Lampung (ft.doc)

Bandar Lampung, LB- Pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak yang di lakukan Pemerintahan Provinsi Lampung kepada beberapa Perusahaan media saat ini masih menjadi polemik.

Hal tersebut memicu berbagai tanda tanya sejumlah pimpinan media terkait transparansi pihak Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan dana kegiatan publikasi di Bagian Humas dan Protokol Pemprov Lampung.

Selain itu, mencuatnya dugaan penggelapan pajak iklan dan advetorial yang dilakukan oknum pihak di Pemprov Lampung hingga pihak pajak mempertanyakan tunggakan pajak iklan dan advetorial ke pihak Media.

Hal tersebut diungkapkan AW, salah satu pimpinan media online saat mempertanyakan kerjasama publikasi iklan dan advetorial kepada Bagian Humas dan Protokol Pemprov Lampung‎.

“Saya sudah jalin kerjasama kontrak sejak awal Januari hingga September 2018, tau- tau diputus kontrak pada Juni 2018. Bukan saya saja, tapi beberapa media juga diputus kontrak secara sepihak,” ungkapnya Rabu, (30/1).

Lanjut AW, yang lebih mencengangkan lagi yakni, diduga oknum di Pemprov Lampung tidak membayarkan pajak iklan dan advetorial yang sebelumnya telah dipotong dari pembayaran iklan dan advetorial pihak media.

“Saya sempat ditegur pihak pajak terkait belum dibayarkannya pajak iklam dan advetorial yang didapat dari Pemprov. Saat ditanya dan diminta bukti pembayaran pajak yang telah dipotong, salah satu staf Humas Pemprov mengelak untuk memberikannya,” terang AW.

AW juga mengungkapkan, terbersit harapan kepada Arinal Djunaidi yang akan duduk di kursi Gubernur, agar dapat menata kepengurusan dibagian Humas dan Protokol agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

“Gubernur terpilih sebaiknya menata ulang dibagian Kehumasan. Bila dimungkinkan dilakukan restafel, karena bukan tidak mungkin hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Instansi tersebut,” harap AW.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Pimpinan Media online lainnya Jamhari. Menurutnya, Ia juga mengetahui bahwa sebelum Pilkada 27 Juni 2018, ada sejumlah media online yang diputus kontraknya dan tidak lagi menjalin kerjasama denga Biro Humas dan Protokol, termasuk media online yang di pimpinnya.

“Intinya, penjelasan dari Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung, bahwa sejumlah media online yang diputus karena menyajikan berita yang negatif terhadap Gubernur. Sehingga yang kami tahu Biro Humas ditambah tim media orang-orang Gubernur, memberi catatan media yang berujung pemberhentian kerjasama,” ungkap Jamhari.‎ (red)

Add Comment

Click here to post a comment

44 − = 39