oleh

Sengketa Jalan Sari Ringgung, Nasir: Kami Akan Laporkan Ke Polres, Polda Dan Mabes Polri

Lintasberita.id- DPRD Pesawaran tak jadi bongkar pagar pembatas yang ada di pantai Sari Ringgung, lantaran bukan kewenangan lembaga tersebut. Hal itu di ungkapkan Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir saat meninjau lokasi. Jum’at (10/7/2020).

Menurut Nasir, DPRD tidak dapat melakukan pembongkaran, sebab yang lebih memiliki wewenang melakukan pembongkaran adalah Kepolisian.

“Nanti pagar ini akan kami minta pihak Kepolisian yang akan membongkarnya,” kata Nasir.

Dihadapan para pedagang, Nasir juga mengatakan jika akses jalan menuju pantai Sari Ringgung itu dibangun oleh Pemkab Pesawaran menggunakan APBD. Oleh karena itu jalan tersebut juga merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

“Kalau dia (Pihak Anton) merusak (jalan), berarti merusak aset negara,” kata Nasir.

Terkait hal tersebut, pihaknya juga akan melaporkan ke Polres Pesawaran, Polda Lampung dan Mabes Polri, yang mana perbuatan orang yang mengaku memiliki tanah itu sudah mengganggu ketertiban umum.

“Dengan ditutupnya jalan itu, akses jalan masyarakat pedagang terganggu, ekonomi terganggu, dan ada perusakan aset negara, dimana jalan yang dibangun menggunakan APBD dirusak dicongkel-congkel, makanya kita akan laporkan ke Kepolisian, Polres, Polda dan Mabes Polri, ” kata dia.

Ia juga mengatakan, akan melakukan penelusuran terhadap sertifikat tanah yang kini menjadi hak milik Anton, termasuk DPRD akan mempertanyakan dengan pihak BPN.

“Apa betul sudah ada sertifikatnya, karena ini lokasi negara, dimana 100 m dari sepadan pantai, ini ada pohon- pohon bakau,” terangnya.

Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, yang turut hadir dalam kunjungan DPRD ke Pantai Sari Ringgung tersebut menuturkan, bahwa pihaknya akan mengawal pembongkaran pagar batas jika ada keputusan inkrah, karena saat ini sedang dalam proses perselisihan atau sengketa.

“Ya, kami kesini untuk mengamankan ketertiban, dan saya minta masyarakat yang ada di pantai Sari Ringgung tenang tidak anarkis dan serahkan kepada pihak yang berwajib dan patuhi hukum, dan terkait pembongkaran kita akan kawal jika ada keputusan inkrah nya, karena masih proses sengketa ,” jelas Kapolres. (Im/ref)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed