Headline Kriminal

Sidang Perdana, Zainudin Hasan Didakwa Dengan Empat Dakwaan

Zainudin Hasan saat menjalani sidang perdana. (ft.esam)

Bandar Lampung, LB- Mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kelas 1 Tanjungkarang, Bandar Lampung, Senin, (17/12/2018).

Tak tanggung- tanggung, sidang yang di gelar terbuka di ruang garuda itu, Zainudin Hasan disidangkan ‎dengan lima orang hakim yang di ketuai oleh Mien Trisnawaty yang juga adalah Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang.

Dalam dakwaan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zainudin Hasan didakwa dengan 4 dakwaan yakni, yang pertama bahwa Perbuatan Terdakwa Zainudin Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ‎Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-‎ Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-‎ Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Yang kedua , ‎perbuatan Terdakwa Zainudin Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Yang ketiga, Perbuatan Terdakwa Zainudin Hasan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana‎.

Dan keempat, Perbuatan Terdakwa Zainudin Hasan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Masih dalam persidangan, usai pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Zainudin Hasan pun angkat bicara di depan Majelis Hakim, bahwa tidak semua isi dakwaan Jaksa itu benar. “Ada beberapa isi dakwaan yang keliru dan akan saya luruskan atau klarifikasi, bahwa sebelum menjadi Bupati Lampung Selatan saya adalah pengusaha. Sehingga tidaklah wajar dan tak elok rasanya menggabungkan semua aktifitas saya sebelum dan sesudah menjadi Bupati Lampung Selatan,” ungkapnya.

Usai persidangan, Zainudin ‎Hasan juga mengatakan bahwa pada tahun 2010 ia belum menjadi Bupati, dan ia juga menyatakan bahwa sebelum menjadi Bupati adalah seorang pengusaha. “Ya kan 2010 saya belum menjadi Bupati, kan tidak ada hubungannya dan urusannya dengan jabatan Bupati. Saya dari dulu sejak kecil, SD saya sudah usaha dan bisnis, gak miskin- miskin amat, jangan lah saya kaya mau di rampok di siang bolong,” terangnya.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto mengatakan, bahwa keempat dakwaan tersebut yakni yang pertama sama dengan kasus kasus Gilang Ramadhan (suap- red) , yang kedua ikut serta dalam kegiatan dalam pengadaan yang seharusnya ikut mengawasi pelaksaan, ( ikut perusahan yaitu PT KKI- red) , yang ketiga menerima uang yang seharusnya sebagai penyelenggara negara tidak diperbolehkan dari luar gajinya (Gratifikasi – red) , dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Tahun 2010 itu hanya proses, tidak serta merta ia menerima uang, uang yang di terima sebesar Rp 7,162 miliar itu ‎kita hitung dari tahun 2016 ketika dia jadi bupati, tetapi berproses sejak tahun 2010, ia menempatkan pada perusahan hingga tahun 2016 ia tinggal menerima dan menerima,” terangnya.

Masih lanjut Jaksa, ‎bahwa dalam dakwaannya, jumlah total penerimaan uang ke pada terdakwa pada dakwaan 1,2 dan 3 yaitu sebesar Rp. 106.905.292.145. ‎Sidang ‎akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (eko)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

66 + = 73