Daerah Pesawaran

Soal PKH Pesawaran, Kapolres Fokuskan Indikasi Korupsi

foto: ilustrasi
Gambar ilustrasi indikasi korupsi PKH

lintasberita.id- Penyidik Polres Pesawaran segera turun ke lapangan guna mengumpulkan data dan keterangan terkait dugaan korupsi dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pesawaran.

Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan, bahwa petugas telah menerima informasi tersebut dan segera melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan.

“Oh ya, kita sudah dapat informasi tersebut. Nanti kita segera turun untuk Puldata dan Pulbaket, apakah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atau kerugian Negaranya. Karena, kalau dana PKH yang diperuntukkan ke masyarakat artinya itu uang Negara. Nah, kalau itu yang terjadi berarti ada dugaan Tipikornya,” kata Kapolres. Kamis (18/7/2019).

Dugaan adanya tindak pidana korupsi pada pendistribusian PKH di Bumi Andan Jejama tersebut, akan menjadi salah satu fokus penyidikan Polres Pesawaran. Pasalnya, diperkirakan hampir ratusan Milyar dana pemerintah pusat tersebut mengalir ke masyarakat penerima manfaat PKH.

“Yang pasti kita akan dalami secara Administrasi dan Pidananya, karena Tipikor itu salah satunya adalah kesalahan Administrasi yang akibatya Pidana, ” tegas Kapolres.

Informasi yang dihimpun lintasberita.id beberapa data terkait dugaan korupsi pada pendistribusian PKH Kabupaten Pesawaran banyak disinyalir disalah gunakan. Pasalnya, sejumlah warga di Pesawaran pertanyakan pendistribusian PKH diantaranya adalah Sulastri warga Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan.

Menurutnya, ia telah terdata kedalam program PKH, namun ia mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut. “Tahunya itu beberapa waktu lalu, saya bersama dengan enam warga disini datang ke Kecamatan, disana ada pihak Bank yang ditunjuk menyalurkan PKH, mereka bilang saya dan enam warga lainnya ada namanya di PKH, tapi dari dulu saya tidak pernah terima,” ungkapnya.

Akibat hal itu, mereka tidak bisa mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang baru saja dibagikan. “Yang tidak dapat PKH kan dapat BPNT, nah kami tidak bisa dapat program (BPNT) itu juga karena nama kami ada didalam data penerima PKH, sedangkan kami tidak pernah terima itu,” imbuhnya.

“Padahal kalau dibilang punya anak sekolah, kami juga punya anak yang sedang bersekolah, tapi kok tidak pernah dapat ya,” timpalnya. (imron)

Add Comment

Click here to post a comment

21 − = 12

Lintas Berita di Twitter