Daerah

Tagih WP, Dispenda Tuba Gandeng 3 Instansi

foto: istimewa

Tulangbawang, Lintasberita- Upaya Pemerintah Kabupaten Tulangbawang untuk menagih para Wajib Pajak (WP) yang membandel untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, dilakukan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala, Polres, Sat Pol PP.

Dispenda melakukan sosialisasi kemudian mengirim surat kuasa khusus (SKK) penagihan hutang wajib pajak melalui kejaksaan bilamana pihak pemerintah kampung masih tetap membandel.

Dijelaskan Kadispenda Tulangbawang, Ria Kholdi, melalui Ardan Kabid Penagihan saat ini pihaknya tengah kesulitan memberikan pengertian terhadap masyarakat tentang kesadaran membayar pajak. Pasalnya pajak PBB sejak tahun 2014 terjadi penunggakan sampai tahun 2017.

“Dalam hal ini kita akan kroscek ke setiap kecamatan dan membawa dokumen bukti pembayaran, serta bukti tunggakan setiap kampung, apakah ini masyarakat yang enggan bayar PBB atau uangnya disalahgunakan oknum kepala kampung,” tegas Ardan.

Menurut Ardan, sebanyak 147 kampung yang tersebar di 15 kecamatan rata – rata ada tunggakan. Banyak kendala yang menjadi faktor tunggakan ditambah lagi kepala kampung sudah tidak menjabat, ada juga tunggakan pajak PBB.

“Minggu ini saya dan tim didampingi UPTD akan turun ke kecamatan menagih sekaligus memberikan bukti bukti tunggakan agar pihak kampung menyelesaikan kewajiban warga bayar PBB atau mungkin dananya sudah terpakai oleh oknum kepala kampung agar membayar sesuai dengan tagihan wajib pajak,” jelasnya.

Ke depan, Dispenda sudah menjalin kerjasama dengan Kejari, Polres Tuba, dan Sat Pol PP, bila pihak wajib pajak tidak mau menyelesaikan, maka Dispenda melimpahkan ke Kejaksaan, dan tunggakan pajak yang tertagih yang masuk ke kas negara mencapai ratusan juta rupiah.

“Kerjasama ini cukup penting dan sangat positif, karena ketika melakukan penagihan terhadap para WP yang membandel dan nakal, terutama untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akhirnya bisa berjalan lancar dan semua bisa tertagih,” ujarnya.

Masih kata Ardan, alasannya beragam, mulai dari ketidaksesuaian alamat para WP sehingga SPPT tidak sampai tujuan, ketidaktahuan kepemilikan aset WP bersangkutan, hingga unsur kesengajaan dari pemilik lahan yang memang bandel dan tidak beritikad baik untuk segera membayar pajak.

“Saya berharap kesadaran dari masyarakat akan membayar pajak bila tidak terpaksa berkas penagiahan akan kita limpahkan ke Kejari Menggala, dimana kejaksaan menggunakan pendekatan non litigasi yaitu penyelesaian diluar peradilan. Ketika wajib pajak didatangi petugas dari kejaksaan, wajib pajak yang menunggak bisa langsung membayar pajak mereka, namun bila mana pajak terkumpul di salah satu oknum tidak di setorkan artinya berbeda sanksinya, kita serahkan (penggelapan) ke Aparat Penegak Hukum (APH),” tutup Ardan. (*)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

89 − 82 =