oleh

Tak Layak Konsumsi, BPNT Desa Negeri Agung Mengecewakan

Lintasberita.id- Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebuah sarana bantuan dari pihak Pemerintah demi untuk mensejahterakan serta membantu agar meningkatnya gizi bagi warga seluruh KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tentunya barang -barang yang memiliki kwalitas serta bermutu tinggi yang diberikan.

Lain halnya dengan bantuan program BPNT yang ada di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, KPM sangat- sangat merasa di kecewakan atas bantuan yang mereka terima.

Sumber media ini RB, mengatakan bahwa mereka mengambil BPNT di E- warung milik BD yang berada di Desa Negri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung. Ironisnya semua buah serta sayuran dalam keadaan busuk dan tak layak konsumsi.

“Program BPNT ini kan untuk mensejahterakan, serta demi untuk peningkatan sebuah gizi, akan tetapi kami selaku KPM sangat merasa di kecewakan, karena barang yang kami terima hari ini hampir semuanya membusuk mas,” kata dia Sabtu (9/5/2020).

“Katanya untuk peningkatan gizi, mungkin justru ini sebaliknya dan semua buah buahan yang di terima oleh KPM tidaklah layak untuk di konsumsi lagi mas,” timpalnya.

Menanggapi hal tersebut, Fahrurozi selaku Koordinator Mafia Pangan Lampung Timur angkat bicara, menurutnya ini sungguh keterlaluan sekali (Suplayer PT. Mubarokah Jaya Makmur), seharusnya Dinas Sosial tidak boleh berdiam diri serta tutup mata atas semua pendistribusian bantuan BPNT dengan kwalitas barang busuk.

“Ini sangat jauh dari kata hal layak, karena jelas- jelas tidak sesuai dengan anggaran yang harus di terima oleh KPM dari jumlah nominal Rp200.000 yang hanya menerima 4 butir buah pir busuk, kentang busuk 8 ons, kacang hijau 5 ons, telur 14 biji, serta beras 10 kg,” ungkapnya.

“Saya selaku Koordinator Mafia Pangan tidak akan berdiam diri dan akan melindungi seluruh KPM terutama di Lampung Timur ini dari penyelewengan, selama ini dari PT. Mubarokah Jaya Makmur lakukan,” tandasnya.

Farurozi menambahkan, dalam melaksanakan program BPNT ini, pendistribusian hendaknya barang yang bermutu serta berkwalitas tinggi, bukan justru sebalik nya.

“Bagi warga selaku penerima KPM sangat berharap kepada instansi terkait yakni Dinas Sosial dan Timwas DPRD Kabupaten Lampung Timur, agar dapat mengusut tuntas hal -hal sedemikian, demi terlaksananya program BPNT kedepan bisa berjalan dengan lancar tanpa merugikan sepihak, serta pengawasan ketat dari petugas TKSK,” tutupnya. (Muntiri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed