oleh

Tanggapan Menohok Hotman Paris Terkait Putusan KPPU Untuk GRAB & TPI

Lintasberita.id- Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 13/KPPU-I/2019, tanggal 02 Juli 2020 memantik reaksi keras dari Kuasa Hukum PT. Grab Teknologi Indonesia (GRAB) & PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum.

Dalam rilis yang dikirimkan Law Firm Hotman Paris & Partners ke redaksi media ini Kamis (2/7), bahwa Hotman Paris Hutapea langsung memberikan tanggapan menohok atas putusan tersebut.

Menurut Hotman Paris Hutapea, Putusan KPPU tersebut merupakan preseden buruk bagi citra dunia usaha Indonesia di mata Internasional. Di saat Presiden Joko Widodo sedang bekerja keras untuk membujuk Investor Asing agar berinvestasi di Indonesia, KPPU justru menghukum Investor Asing (GRAB dan TPI) yang telah menanamkan modal besar di Indonesia dan yang telah membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Masih dalam tanggapanya, bahwa seluruh Koperasi mitra GRAB yang merupakan pesaing TPI di bawah sumpah di depan persidangan, telah menerangkan bahwa mereka tidak pernah merasa terdiskriminasi dengan hadirnya TPI. Namun KPPU tetap memaksakan untuk menyatakan GRAB telah melakukan diskriminasi terhadap koperasi-koperasi tersebut tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas.

Menurut ekonom senior Faisal Basri yang juga merupakan Ahli dalam persidangan KPPU tersebut, hadirnya teknologi aplikasi GRAB dan TPI telah terbukti membawa keuntungan yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya terbukanya lapangan pekerjaan yang luas bagi para mitra pengemudi dan biaya transportasi menjadi semakin terjangkau.

Anehnya, perusahaan yang memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia justru dihukum dengan nilai denda yang sangat fantastis, tanpa pertimbangan hukum yang jelas. Apalagi hukuman denda fantastis tersebut dijatuhkan pada situasi Covid-19, dimana GRAB dan TPI merupakan perusahaan yang sangat terdampak akibat kebijakan PSBB yang diterapkan Pemerintah RI.

Pengacara Kondang tersebut juga memohon perhatian dan pengawasan Presiden Joko Widodo terhadap lembaga KPPU. Investor Asing akan kehilangan minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, apabila masih terdapat lembaga yang menghukum Investor Asing tanpa dasar pertimbangan hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan temuan fakta hukum persidangan, dengan denda yang jumlahnya fantastis.

Atas Putusan KPPU tersebut, GRAB dan TPI akan segera menempuh upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Rls)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed