oleh

Teken Zona Integritas, PN Tanjungkarang Menuju WBK Dan WBBM

Bandar Lampung, LB- Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang Bandar Lampung melakukan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Besih dan Melayani (WBBM) pada pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A, di Ruang Sidang Utama Pengadilan setempat. Jum’at (1/3).

‎Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman HN, MM., Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol. Wirdo Nefisco,  Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, Perwakilan Pengadilan Tinggi (PT) Lampung, Perwakilan MUI Bandar Lampung, Departemen Agama  Bandar Lampung, Kepala PTUN Lampung, Kepala Rutan dan Lapas, Kepala Statistik, Perwakilan PT Universitas Lampung, perwakilan dari Bank BRI dan BTN cabang Bandar Lampung,

Dalam kesempatan itu, Ketua Pengadilan Mien Trisnawaty mengatakan, ‎bahwa penandatanganan Piagam ini sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A, Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Besih dan Melayani (WBBM).‎

“Karena Mahkamah Agung RI sudah mencanangkan,  bahwa 50% dari satker -satker itu harus sudah zona integritas, karena itu kami termasuk yang akan diusulkan untuk  mengikuti penilaian integritas. Salah satu yang harus kita lakukan adalah penandatanganan pencanangan zona integritas‎,” ungkap Mien.

Menurutnya, ‎sejak tahun 2016 Sudah menandatangani perencanaan untuk integritas tetapi ini berlanjut setiap tahun tetap diperbaharui tahun 2018 kami juga sudah diikutkan untuk penilaian zona integritas oleh Kemenpan.

“‎Tahun ini pun demikian, jadi setiap tahun kita lakukan ini. Kami mengundang Bapak Ibu dari media agar juga bisa menginformasikan kepada khalayak ramai khususnya masyarakat Bandar Lampung, bahwa kita sedang menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani khususnya dalam zero korupsi dan pelayanan publik yang Prima ,” terangnya.

‎Mien menambahkan, bahwa ‎aturan hukum tetap berlaku, kalau memang ditemukan adanya praktek KKN di Pengadilan silahkan laporkan, maka pihaknya akan segera menindak lanjuti.

“‎Proses  tersebut diwakili oleh koordinator pengawas yaitu wakil pengawasan internal,  kemudian juga pengawasan dalam bidang kesekretariatan dan kepaniteraan.  Khusus untuk hal yang sifatnya KKN pelaporan melalui kami langsung,  ada juga pelaporan ke Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan, dan saat ini  sudah bisa dilakukan secara online,” tutupnya. (eko)‎

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed