oleh

Tiga Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Resmi Dilaporkan Ke Polisi

lintasberita.id- Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang akhirnya melaporkan Pengurusnya ke Polresta Bandar Lampung karena telah memberikan keterangan palsu dalam data otentik, sehingga di terbitkan akta notaris baru di dalam Koperasi. Hal tersebut tertuang dalam laporan polisi Nomor: LP/B/ 4378/ XI /2019/ LPG/ RESTA BALAM, tanggal 6 November 2019.

Menurut Amry Yadi, selaku pelapor atas nama anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang mengatakan, bahwa dia melaporkan tiga orang pengurus yakni Ketua Samin, Sekretaris Indra Akhyadi, dan Bendahara Misgun Riyanto.

Akibat dari terbitnya akta dari notaris Dini Isabella, S.H., M.Kn. tersebut, mengakibatkan anggota Koperasi TKBM kehilangan hak -haknya sebagai anggota yang sebagaimana diatur dalam undang undang Koperasi No. 17 tahun 2012 pengganti Undang- undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian dan didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang.

“Kita sudah laporkan Indra Akhyadi dan kawan- kawan ke Polresta Bandar Lampung, terkait pemalsuan data yang diajukan oleh mereka kepada notaris. Yang mana pemalsuan data ini tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan dalam rapat pada tanggal 13 di KSOP, dimana saat itu saya ikut rapat dan tidak ada pembahasan anggaran dasar dan pembentukan pengurus,” kata Amri.

Menurutnya, yang menjadi pembahasan pada rapat yakni terkait dengan temuan audit internal senilai Rp13 miliar lebih yang diduga digelapkan oleh ketua Saidi Nur Jaya, sehingga Saidi Nur Jaya di berhentikan dan digantikan sementara oleh Wakilnya yakni Samin untuk menjalankan Koperasi.

“Jadi tidak ada yang namanya rapat anggota luar biasa, atau rapat anggota kepengurusan dan merubah anggaran dasar,” kata dia.

Sementara itu, salah satu anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Wedi Weldiyana mengatakan, bahwa pihaknya sudah memberikan kuasa kepada YLBH SPSI untuk mengawal kasus tersebut sampai tuntas.

“Informasi terbaru yang kita terima, bahwa pada hari Senin (11/11/2019) akan diadakan rapat koordinasi antara KSOP, Tiga Unsur Pembina, Pengurus Koperasi TKBM dan SPTI. Disini kami sangat menyayangkan kami bagian dari TKBM tidak dilibatkan bersama, karena pemgurus TKBM saat ini belum tentuk bisa mengakomodir keinginan para buruh, jika memang mau di konfrontir hadirkan kami,” terang Wedi.

Apalagi saat ini banyaknya terjadi masalah dan polemik, lanjut Wedi. Dan hal tersebut juga uang perlu di dengar oleh unsur pembina, maupun SPTI selaku serikat. Terkait rapat anggota luar bisa kemungkinan akan dibahas saat rapat pada senin mendatang (11/11), karena akan berbicara kedepan.

“Harapan kami kepada ketiga unsur pembina ini jangan sampai mendengar hanya satu pihak, katena pengurus itu belum tentu mengakomodir semua anggotanya. Itu yang kami tanyakan, apa lagi pengurus dalam konteks bermasalah dan banyak madalah didalamnya,” timpal Wedi.

Wendi juga membongkar permasalahan yang tengah polemik Koperasi, yakni seperti legalitas pengurus saat ini dan adanya kebijakan yang di ambil oleh pengurus yakni membentuk dan menunjuk dalam pelaksana dengan nama Team 20, kemudian di angkat menjadi kariawan, tetapi Tupoksinya tidak jelas, dan kost yang harus dikeluarkan Koperasi untuk Team 20 tersebut sebesar Rp50 juta perbulannya.

Pada kesempatan itu juga, Wakil Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung, Bidang Pembelaan dan Bantuan Hukum, Hasan Em Rasyid, SH. mengatakan, bahwa KSPSI melihat cara- cara pengurus saat ini melanggar aturan, melanggar AD/ART, melanggar etika dan kepatutan.

“Kok gak dibahas beraninya memanipulasi data, etika dilanggar, kepatutan di langgar,” kata Hasan.

Langkah dar KSPSI yang diambil, yakni telah menyurati KSOP, Dinas Koprasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Notaris, karena mereka mau mengakui kebijakan -kebijakan pengurus TKBM yang tidak sesuai dengan perundang- undangan.

“Karena ada produk- produk yang hasil pada rapat di ketahui oleh lembaga itu, sementara itu tidak di bahas pada rapat tanggal 13, saya sudah layangkan surat dan menegur tiga lembaga ini (KSOP, Dinkoprasi, Din Tenaga Kerja) jika tidak dijawab dalam tempo tujuh hari kedepan, kami akan lakukan upaya hukum atau upaya lain.

“KSOP mau kita laporkan kepada Menteri Perhubungan dan Dirjend Perhubungan Laut, tiga lembaga tersebut yang seharusnya menjadi pengayom, namun kebijakan mereka menjadikan kisruh dan menimbulkan konflik. Maka niat baik itu hasilnya gak selalu baik jika caranya tidak baik,” pungkas Hasan. (Eko)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed