oleh

UKM-F Mahkamah Unila Sukses Gelar Diskusi Online Dengan KPU RI dan Bawaslu RI

Lintasberita- UKM-F Mahkamah Universitas Lampung (Unila), Kamis 14 Mei 2020 sukses mengadakan diskusi online bersama dengan KPU RI dan Bawaslu RI serta akademisi Hukum Tata Negara Unila.

Dalam diskusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum RI diwakilkan oleh Hasyim As’ari, S.H., M.Si, Ph.D, sedangkan Bawaslu RI diwakilkan oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., dan Dr. Budiono, S.H., M.H. selaku akademisi dari Universitas Lampung.

Diskusi yang dimoderatori oleh Ganiviantara Pratama sekalu mahasiswa FH Unila mengangkat tema “Menakar kesiapan penyelenggara dalam pilkada serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19”.

Ketua umum UKM-F Mahkamah Ragil Jaya Tamara mengatakan, pemanfaatan teknologi sangat membantu menghidupkan budaya diskusi dikalangan mahasiswa pada saat ini. Tentunya budaya diskusi harus terus dihidupkan walaupun dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini.

“Banyak sekali pembahasan yang diungkapkan masing -masing pemateri. Seperti ungkapan Ibu Ratna Dewi yang menilai bahwa penyelenggaraan pilkada ini harus tetap mendapatkan pengawasan yang ekstra dalam eksekusinya nanti,” kata Ragil.

“Pelanggaran pasti akan tidak luput dari pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 nantinya. Pelanggaran pelanggaran seperti pelanggaran administrasi TSM, serta bentuk bentuk pelanggaran pidana yang sudah di atur oleh UU,”

“Bawaslu menopang tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan dalam pilkada serentak kali ini. Bawaslu juga sudah mempersiapkan berbagai mekanisme untuk upaya-upaya pencegahan adanya segala bentuk pelanggaran nantinya,”

Lanjut kata Ragil, tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh Hasyim As’ari dari pihak KPU RI yang mengungkapkan, bahwa pelaksanaan pilkada serentak harus masih dipersiapkan oleh berbegai pihak terkait, karena KPU saat ini dihadapkan dengan kondisi luarbiasa berbeda dengan kondisi pilkada biasanya.

“Mekanisme yang akan digunakan oleh KPU selaku penyelenggara juga harus matang karena jika memaksakan pilkada tetap berlangsung dalam kondisi yang tidak memungkinkan akan berakibat buruk terhadap masyarakat. Pihak-pihak terkait juga harus mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini,”

“Kita bisa melihat contoh pelaksanaan pilkada serentak di negara lain pada masa pandemic seperti ini. Contoh; pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan di korea selatan yang bisa efektif menyelenggarakan pilkada serentak mereka,”

“Pandangan lain yang di ungkapkan oleh Dr. Budiono selaku akademisi Hukum Tata Negara, menilai bahwa pelaksanaan dari pilkada ini idealnya dilaksanaakan pada Tahun 2021. Pelaksanaan pilkada tidak bisa terburu-buru karena ini akan menentukan kualitas dari pilkada serentak tersebut,”

Kualitas para pemimpin yang akan memimpin setiap daerah akan dipertaruhkan dalam pilkada serentak ini. Potensi-potensi pelanggaran yang semakin masif seperti politik uang akan rentan terjadi pada masa seperti ini. Tentunya harus ditekan kan kembali bahwa pilkada serentak ini bukan hanya persoalan mencoblos surat suara saja. Melainkan pilkada serentak ini memiliki mekanisme panjang sebelumnya dalam proses pelaksaaannya, seperti masa kampanye. (Rls)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed